Bawaslu Solo Ingatkan Peserta Pemilu Perhatikan Ini Sebelum Kampanye

ilustrasi pemilu. (Solopos/Whisnu Paksa)
07 November 2018 15:15 WIB Ivan Andimuhtarom Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solo meminta partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 lebih tertib administrasi dalam penyelenggaraan kampanye.

Masih banyak calon anggota legislatif (caleg) atau pelaksana kampanye dan tim kampanye daerah (TKD) pasangan calon presiden-calon presiden (capres-cawapres) yang belum memahami pentingnya ketentuan soal Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian sebelum pelaksanaan kampanye. 

Bawaslu sudah melayangkan surat kepada 14 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 dan Tim Kampanye Daerah (TKD) Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kota Solo terkait STTP pelaksanaan kampanye yang sudah berlangsung lebih dari satu bulan. 

Ketua Bawaslu Kota Solo, Budi Wahyono, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Rabu (7/11/2018), menjelaskan pelaksana kampanye seperti pengurus parpol, caleg, individu, atau lembaga organisasi yang ditunjuk peserta pemilu maupun tim pemenangan paslon wajib memberitahukan kegiatan mereka ke kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebelum melaksanakan kegiatan kampanye.

“Surat pemberitahuan mestinya diberikan maksimal sehari sebelum kampanye oleh pelaksana kampanye baik itu dari caleg parpol maupun timses paslon sesuai tingkatannya,” terang Budi Wahyono. 

Menurut Budi, hal ini secara jelas tertulis di UU No. 7/2017 tentang Pemilu dan PKPU No. 33/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Aturan lain yang mengikat soal pemberitahuan kampanye adalah Peraturan Bawaslu No. 28/2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemulu dan Peraturan Kapolri No. 6/2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan STTP Kampanye Pemilu.

“Kami ingin memastikan kegiatan kampanye yang dilaksanakan atau diselenggarakan tersebut tidak liar, legal, dan dijamin keamanannya. Dengan STTP dari kepolisian, kegiatan dapat dikatakan sudah sesuai jalur,” ujar Budi.

Ia berharap surat Bawaslu kepada parpol dan tim sukses capres-cawapres itu dapat menekan pelanggaran Pemilu. Bawaslu terus berupaya memaksimalkan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu.

Sementara itu anggota Divisi Penindakan Bawaslu Kota Solo Popy Kusuma Nataliza meminta agar surat imbauan dari Bawaslu tersebut diperhatikan para pelaksana kampanye.

“Kegiatan kampanye tanpa pemberitahuan bisa dikenai sanksi pelanggaran administrasi yaitu teguran tertulis, sampai pemberhentian pelaksanaan kampanye. Bahkan, bisa berakibat larangan kampanye,” tegas Poppy.