Kades Tremes Wonogiri Tersangka Korupsi APB Desa Rp355 Juta

ilustrasi korupsi. (Solopos/Whisnu Paksa)
07 November 2018 17:15 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri menetapkan Kepala Desa (Kades) Tremes, Sidoharjo, Wonogiri, Agus Juair, 40, sebagai tersangka korupsi APB Desa 2016 dan 2017, Selasa (6/11/2018).

Tindakannya menggunakan anggaran APB Desa untuk membiayai kegiatan bukan di tahun berkenaan, termasuk untuk keperluan pribadi, menimbulkan kerugian negara senilai lebih kurang Rp355 juta.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Rabu (7/11/2018), Agus ditetapkan sebagai tersangka berdasar Surat Penetapan Tersangka No. B-1494/0.3.35/Fd.1/11/2018 tertanggal 6 November 2018.

Agus dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20/2001 perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP.

Rabu itu hingga beberapa hari ke depan penyidik memeriksa para saksi untuk mempertajam penyidikan. Sebelumnya para saksi, seperti perangkat desa, warga, pemilik toko material, pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan Agus Juair sudah diperiksa untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan awal.

Kasus dugaan korupsi tersebut disidik kejari berdasar Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No. Print-01/0.3.35/Fd.1/05/2018 tertanggal 22 Mei 2018.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Wonogiri, Ismu Armanda, saat ditemui wartawan di kantor sementara Kejari di Wisma Tamu kawasan kota Wonogiri, Rabu, mengatakan penyidik menetapkan Agus sebagai tersangka setelah menerima hasil audit penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat, pekan lalu.

Hasil audit menyebutkan penyimpangan APB Desa Tremes 2016 menimbulkan kerugian negara lebih kurang Rp29 juta. Sementara penyimpangan APB Desa Tremes 2017 mengakibatkan kerugian negara lebih kurang Rp326 juta, sehingga totalnya Rp355 juta.

Ismu mengatakan selama ini Agus mengelola dan merealisasikan anggaran desa sendirian tanpa melibatkan perangkat desa lain dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Dia hanya melibatkan Bendahara Desa untuk keperluan pencairan anggaran dan satu anggota TPK, yakni Kaur Pembangunan yang ditunjuk sebagai pengawas kegiatan fisik. Bahkan, anggaran yang telah cair disimpan sendiri oleh Agus.

Pada praktiknya, Agus merealisasikannya tak sesuai rencana sehingga pekerjaan tak rampung. Contohnya, seperti proyek pembangunan jembatan di Semanding senilai Rp150 juta pada 2016.

Jembatan itu dibangun hanya untuk menghubungkan antardusun yang berpenduduk lima keluarga. Di sisi lain proyek itu ternyata tak rampung.

Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) saat itu merekomendasikan agar Pemerintah Desa Tremes segera menyelesaikan. Namun, hingga 2017 proyek itu tetap tak rampung.

“Pada 2017 tak sedikit anggaran yang digunakan untuk membiayai proyek 2016 yang tak rampung. Selain itu ada anggaran 2017 yang digunakan untuk membiayai atau menutup kekurangan proyek selain yang sudah direncanakan. Saya mengistilahkannya tambal sulam,” ucap Ismu mewakili Kepala Kejari (Kajari), Dodi Budi Kelana.

Akibatnya, proyek yang sudah direncanakan, lebih kurang ada lima atau enam kegiatan, tak bisa rampung sampai sekarang. Selain itu, ada dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi

Terpisah, Kepala Dinas PMD, Semedi Budi Wibowo, sangat menyayangkan tindakan Kades Tremes, Agus Juair. Dia mengaku tak kurang-kurang memberi pemahaman kepada seluruh kades dan perangkat desa mengenai pengelolaan keuangan desa.

Dia selalu mewanti-wanti bahwa penyimpangan bisa berkonsekuensi hukum. Namun, tetap saja Kades Tremes yang tak mengindahkannya.