Pemkot Solo Perjuangkan Pemutihan Tunggakan BPJS Warga Miskin 

BPJS kesehatan. (Antara)
12 November 2018 11:20 WIB Indah Septiyaning Wardhani Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo meminta dispensasi khusus berupa pemutihan tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Dispensasi itu diajukan bagi peserta mandiri yang masuk ketegori warga tidak mampu atau miskin. Selanjutnya Pemkot akan mengintegrasikan kepesertaan warga tersebut ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan dibiayai APBD Kota Solo.

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan akan menerjunkan petugas untuk menyisir para peserta mandiri yang menunggak iuran BPJS Kesehatan. Kemudian data tersebut akan diverifikasi oleh tim Pemkot.

“Kalau memang peserta BPJS mandiri ini menunggak karena warga miskin dan tidak mampu, ya kami akan minta BPJS menghapus tunggakannya. Lalu, mereka akan kami alihkan ke JKN-KIS yang dibiayai Pemerintah Kota,” kata Rudy sapaan akrabnya ketika berbincang dengan Solopos.com, akhir pekan lalu.

Pemkot akan menjalin komunikasi secara khusus dengan BPJS Kesehatan terkait permohonan penghapusan tunggakan iuran tersebut. Namun kebijakan ini tidak berlaku bagi peserta dengan kondisi mampu yang memang dengan sengaja menunggak iuran tersebut.  “Kami akan cek di lapangan. Kalau memang mampu ya tidak usah dihapus,” katanya.

Rata-rata peserta JKN-KIS mandiri tak lagi mampu membayar premi bervariasi dari sebulan hingga beberapa bulan karena tengah mengalami kesulitan keuangan. Mereka juga masuk kategori warga rentan miskin yang perlu dibiayai negara. “Kami akan menyisir lagi supaya bisa diintegrasikan ke Pemkot,” katanya.

Dia mengatakan seluruh warga Kota Bengawan harus terdaftar dalam program JKN-KIS. Namun saat ini masih banyak warga yang enggan mendaftarkan diri sebagai peserta JKN baik melalui BPJS Kesehatan maupun KIS dengan beragam alasan. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo Siti Wahyuningsih mengatakan Pemkot berupaya memenuhi dan mengembangkan sarana dan prasarana layanan kesehatan termasuk dalam pembiayaan kesehatan melalui program JKN-KIS dengan dibiayai APBD Kota Solo. 

Program 100% JKN-KIS bagi warga adalah kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan Universal Health Coverage. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.