Naik Kereta Kelinci, Peserta Demo PT RUM Datangi Pemkab Sukoharjo

Peserta aksi demo PT RUM naik kereta kelinci berhenti di depan Kantor Kecamatan Nguter, Selasa (27/11 - 2018). (Solopos/Trianto Heri Suryono)
27 November 2018 09:20 WIB Trianto Heri Suryono Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO – Warga Sukoharjo, Wonogiri, dan Karanganyar mulai berdatangan menuntut penghentian uji coba produksi dan penyelesaian kasus pencemaran lingkungan PT Rayon Utaama Makmur (RUM), Selasa (27/11/2018).

Berdasarkan pantauan Solopos.com peserta demo menaiki kereta kelinci berhenti di depan Kantor Kecamatan Nguter, Sukoharjo. Terlihat ibu-ibu dan anak-anak menggunakan masker wajah ikut serta dalam demo tersebut.

 Peserta aksi demo PT RUM naik kereta kelinci berhenti di depan Kantor Kecamatan Nguter, Selasa (27/11/2018). (Solopos-Trianto Heri Suryono)

Kapolsek Nguter, AKP Banuari, menyatakan mengerahkan 30 personel polsek untuk mengawal massa ke Kantor Pemkab Sukoharjo. "Pola pengamanan dan pengawalan dilakukan secara estafet. Dari Polsek Nguter diserahkan ke Polsek Sukoharjo dan Polsek Bendosari," kata Banuari.

Pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas depan Kantor Kecamatan Nguter dilakukan bersama anggota linmas dan dilakukan sejak pukul 07.30 WIB.

Koordinator Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL), Ari Suwarno, Selasa (27/11/2018), meminta massa tidak terprovokasi dan tertib berlalu lintas. "Kami menuntut Bupati mengamankan surat yang telah dibuat jangan mengorbankan masyarakat," kata Ari.

Ari menyatakan peserta aksi akan berpisah sesampai di simpang tiga Kantor Pegadaian, Sukoharjo. "MPL langsung ke Kantor Pemkab Sukoharjo. Sebagian akan berbelok ke arah Polres Sukoharjo," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan Solopos.com sebelumnya, berlarutnya kasus limbah udara yang berasal dari PT Rayon Utama Makmur (RUM) di Kecamatan Nguter yang tak kunjung rampung membuat warga geram. Mereka masih mencium bau tak sedap yang berasal dari pabrik pembuat rayon hampir setiap hari.

Padahal, Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya telah memberi sanksi administrasi berupa penghentian operasi selama 18 bulan yang digunakan untuk membenahi pengolahan limbah pada Februari.