Ahli Waris Sriwedari Tantang Pemkot Solo Tunjukkan Sertifikat HP 40 dan 41

Taman Sriwedari Solo. (Solopos/M. Ferri Setiawan)
28 November 2018 20:15 WIB Ivan Andimuhtarom Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Ahli waris Raden Mas Tumenggung (R.M.T) Wirdjodiningrat yang memiliki keputusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) menguasai lahan Taman Sriwedari menantang Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menunjukkan sertifikat hak pakai (HP) 40 dan 41 yang selama ini jadi bemper Pemkot.

Ahli waris menduga kuat dua SHP itu tak pernah ada. Koordinator ahli waris R.M.T. Wirdjodiningrat, Gunadi, menjelaskan ia tak pernah melihat sertifikat HP 40 dan 41. Seandainya sertifikat itu benar-benar ada, hal itu adalah sebuah kejanggalan yang sangat nyata.

Ia berkisah ahli waris mendasarkan hak atas persil Recht Van Eigendom (R.V.E) Verp. Nomor: 295 seluas lebih kurang  99.889 meter persegi yang tercatat atas nama R.M.T. Wirdjodiningrat di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Solo.

Pada 1965, ahli waris sudah mengajukan konversi menjadi Surat Hak Guna Bangun (HGB). “Pada saat itu, sudah dikonversi dari Eigendom ke SHGB, berarti secara de jure tanah itu sudah diakui milik ahli waris. Tapi ahli waris tak bisa menguasai lahan itu karena Pemkot kukuh tidak mau melepaskan hak atas tanah itu kepada ahli waris. Itulah asal-usul kami menggugat,” ungkapnya kepada wartawan di rumahnya, Rabu (28/11/2018).

Pada 1970 sudah ada gugatan perdata tentang kepemilikan tanah dan inkracht pada 1983 dengan putusan kepemilikan diakui milik ahli waris dan Pemkot dihukum membayar ganti rugi sewa tanah. Hal itu sudah dilaksanakan Pemkot sehingga hal itu menjadi bukti Pemkot mengakui selama itu Pemkot menyewa pada ahli waris.

“Nominalnya hanya Rp36 juta. Tapi ganti rugi pelepasan hak pembebasan lahan belum pernah diberikan kepada ahli waris,” katanya.

Ia menyebut eigendom itu tanah hak milik yang turun-temurun diwariskan dan tidak bisa hilang kecuali pemiliknya melepaskan hak itu. Namun, tiba-tiba Pemkot mengajukan sertifikat baru ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Solo. Pada 1991 kemudian muncul sertifikat HP 11 dan 15.

“Tahun 2000 kami menggugat BPN ke PTUN karena penerbitan sertifikat itu cacat hukum. Jadi tanah ini walaupun eigendom sudah dikonversi dan ini bukan tanah telantar. Pada 2009 terjadi putusan inkracht dan berakhir dengan dicabutnya sertifikat HP 11 dan 15. Dua sertifikat itu ditarik dari peredaran dan dimatikan buku tanahnya. Itu buktinya ada,” terangnya.

Setelah itu ahli waris belum bisa menguasai tanah itu karena hukum acara antara perdata dengan administrasi berbeda. Ahli waris lantas mengajukan gugatan pengosongan lahan kepada Pemkot Solo pada 2011. Kasus berjalan hingga Pemkot mengajukan peninjuan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

“Kami mengajukan permohonan eksekusi. Sudah dikabulkan kemudian diterbitkan penetapan aanmaning sampai 13 kali. Tapi Pemkot berdalih masih mengajukan PK sehingga eksekusi sempat tertunda menunggu putusan PK,” katanya.

MA memutuskan PK dari Pemkot ditolak pada 2016. Maka, sebelum tanah dieksekusi, ahli waris memohon sita eksekusi atas tanah sengketa Sriwedari. Hal itu sudah dilaksanakan oleh juru sita pada Rabu (14/11/2018).

Janggal

“Namun kemudian muncul sertifikat HP 40 dan 41. Setelah HP 11 dan 15 dicabut, gugatan pengosongan kan masih sengketa. Kok bisa timbul sertifikat lagi? Padahal dalam Peraturan Kepala BPN, BPN dengan alasan apa pun tidak dibenarkan menerbitkan sertifikat di atas tanah yang masih sengketa,” papar dia.

Ia menilai dua HP yang diklaim Pemkot tersebut janggal. Ia mempertanyakan keberadaan sertifikat SHP 40 dan 41 tersebut. “Apakah SHP 40 dan 41 itu benar-benar ada? Apakah itu hanya fiktif? Kalau itu benar-benar ada, patut diduga BPN melakukan maladministrasi atas tanah itu,” kata dia tegas.

Ia menyebut selama ini Pemkot Solo selalu menggunakan SHP 40 dan 41 sebagai tameng. Namun, BPN sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat tanah tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi.

“Prosedur menerbitkan sertifikat itu, satu, tanah sudah tidak sengketa. Dua, BPN harus tinjau lokasi atau objek fisiknya. Hak pakai bisa berubah-ubah, tetapi objek sengketanya kan sama,” paparnya.

Ia mengatakan sejak SHP 11 dan 15 dicabut BPN, sejatinya Pemkot sudah tidak punya hak lagi. "Misalkan Pemkot ngotot dengan HP 40 dan 41, hal itu harus dibuktikan. Di BPN, ada sekian juta tanah yang didaftarkan, tapi tidak diterbitkan sertifikatnya karena tanah masih sengketa. Satu lagi, Pemkot tak pernah menunjukkan HP 40 dan 41 itu kan?," kata dia.

Disinggung soal pernyataan PN Solo yang menyatakan ahli waris harus terlebih dahulu mengajukan register agar tanah bisa dieksekusi PN, Gunadi tegas membantahnya. Ia menilai logika itu terbalik.

Menurutnya, tanah sengketa baru bisa diregister apabila sudah ada bukti berkekuatan hukum tetap dan berita acara eksekusi. “Eksekusi kan belum. Ini baru praeksekusi,” kata dia.

Sebagaimana diinformasikan, PN Solo sudah mengeluarkan surat perintah sita eksekusi atas tanah Sriwedari. Namun, PN mendapatkan fakta bahwa tanah yang disengketakan itu tidak teregistrasi di BPN sehingga eksekusi tidak bisa dilakukan sampai tanah itu teregistrasi.