Warga Ngadirojo Laporkan KPU Wonogiri ke Bawaslu, Apa Masalahnya?

ilustrasi pemilu. (Solopos/Whisnu Paksa)
29 November 2018 11:15 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Warga Kenteng, Ngadirojo Kidul, Ngadirojo, Wonogiri, Sriyanto Budi Santoso, 53, melaporkan dugaan pelanggaran administrasi dalam perekrutan anggota PPK tambahan oleh KPU Wonogiri ke Bawaslu, Rabu (28/11/2018) sore.

Sriyanto merupakan satu dari empat orang yang masuk daftar tunggu calon anggota tambahan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngadirojo yang berhak menjalani tahapan perekrutan. Namun, dia merasa tidak diberi informasi adanya perekrutan tersebut. Hal itu dinilai sebagai pelanggaran prosedur.

Diwawancarai Solopos.com, Rabu, Sriyanto mengaku baru mengetahui ada proses perekrutan anggota PPK tambahan dari berita di media terkait adanya dugaan pelanggaran dalam perekrutan itu yang sedang didalami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu.

Namun, hingga Selasa (27/11/2018) belum ada yang melapor. Sejak Rabu itu dia merasa menjadi salah satu orang yang dirugikan sehingga melapor ke Bawaslu.

Dia menjelaskan sebagai orang yang masuk dalam daftar tunggu seharusnya Sriyanto berhak mengikuti tahapan perekrutan, yakni tes wawancara. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat PKU pusat No. 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018.

Namun, hingga perekrutan selesai dilaksanakan, 20 November lalu, dia tak mendapat informasi apa pun. Setelah ditelusuri ternyata KPU sudah menerbitkan surat undangan wawancara perekrutan anggota PPK tambahan yang ditujukan kepada seluruh Ketua PPK untuk selanjutnya menghadirkan orang-orang yang sudah didaftar.

Surat itu bernomor 478/SDM.05.SD/3312/KPU-Kab/XI/2018 perihal undangan wawancara penambahan calon anggota PPK Pemilu 2019. “Jika KPU sudah menerbitkan undangan kenapa saya tidak pernah diberi tahu. Nama jelas masuk daftar yang disebutkan KPU. Saya ditelepon saja tidak. Makanya yang saya laporkan komisioner KPU dan Ketua PPK Ngadirojo,” kata Sriyanto.

Menurut dia, ada rekannya yang masuk daftar tunggu juga tak mendapat informasi. Dia menyebut tidak menutup kemungkinan peristiwa seperti itu juga terjadi di kecamatan lain.

Saat melapor, Sriyanto menyerahkan beberapa dokumen kepada Ketua Bawaslu sebagai bukti awal, seperti surat KPU terkait perekrutan anggota PPK tambahan dan pengumuman hasil perekrutan.

Ketua Bawaslu Wonogiri, Ali Mahbub, saat ditemui Solopos.com di kantornya di Perumahan Bengawan Solo, Donoharjo RT 004/RW 002, Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, membenarkan telah menerima laporan dari Sriyanto.

Sebagai bukti, Bawaslu memberikan tanda terima. Informasi yang dihimpun Solopos.com, tanda bukti penerimaan laporan bernomor 001/LP/PL-PP/Kab/14.34/XI/2018.

Bawaslu segera menggelar rapat pleno untuk menentukan ada tidaknya kekurangan syarat material dan formal pada laporan pelapor. Hasil pleno akan disampaikan kepada pelapor. Jika ada kekurangan, pelapor memiliki kesempatan melengkapi syarat hingga Jumat (30/11/2018).

Terpisah, Ketua KPU Wonogiri, Toto Sih Setyo Adi, mengklaim perekrutan anggota PPK tambahan sudah sesuai prosedur. Terkait pemberitahuan adanya perekrutan, Toto mengaku sudah menyampaikan undangan melalui Ketua PPK.

Dia meyakini seluruh Ketua PPK sudah menyampaikannya kepada orang yang masuk dalam daftar.