BPN Pastikan Lahan Taman Sriwedari Milik Pemkot Solo

Taman Sriwedari Solo. (Solopos/M. Ferri Setiawan)
30 November 2018 11:15 WIB Irawan Sapto Adhi Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo memastikan lahan Taman Sriwedari di Kelurahan Sriwedari, Laweyan, Solo, seluas 98.370 meter persegi (m2) merupakan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

Hal itu dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah Hak Pakai (HP) 40 dan HP 41. Kepala BPN Solo, Sunu Duto Widjomarmo, menunjukkan dua sertifikat tanah tersebut kepada Solopos.com yang menemuinya di ruang kerjanya, Kamis (29/11/2018) sore.

Dia menuturkan HP 40 diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala (SK) Kantor Pertanahan Kota Solo tanggal 14 bulan September 2015 dengan nomor 11/HP/BPN.33.72/2015. Sertifikat yang diterbitkan pada 16 September 2015 lalu itu memuat keterangan tanah seluas 60.220 m2 atas nama Pemkot Solo yang berkedudukan di Solo.

Sementara HP 41 diterbitkan BPN berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan tanggal 13 bulan 5 tahun 2016. Sertifikat HP 41 diterbitkan dengan menetapkan tanah seluas 38.150 m2 di Sriwedari merupakan hak pakai atas nama Pemkot Solo.

Sunu menjelaskan di dalam sertifikat HP 41, lahan tersebut dipergunakan untuk tempat museum, kantor pemerintahan, dan tempat pengembanan budaya Kota Solo. Sedangkan di sertifikat HP 40, dijelaskan tanah dipergunakan untuk Stadion Sriwedari dan tempat pengembangan budaya Kota Surakarta.

"Ini kami juga menyimpan kartu Recht Van Eigendom [R.V.E.] Verp. Nomor: 295 yang diterbitkan tahun 1864. Luasnya 34.250 meter persegi. Riwayatnya sudah beralih-alih, sekarang sudah menjadi setifikat HP 40 dan HP 41," kata Sunu saat berbincang dengan Solopos.com ditemani sejumlah pejabat BPN lain, Kamis.

Sunu tak menampik sempat mendapatkan surat permohonan pencatatan sita eksekusi atas bidang tanah atas nama Raden Mas Tumenggung Wirdjodiningrat yang terletak di Kelurahan Sriwedari dari juru sita Pengadilan Negeri (PN) Solo. Dia pun mengklaim sudah menjawab surat permohonan itu.

Sunu menjelaskan permohonan pencatatan sita eksekusi itu tidak bisa didaftarkan karena bertentangan dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita dan UU No. 5 tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

"Saya sudah sampaikan jawaban, 'sehubungan dengan permohonan di atas, saudara [juru sita] belum dapat kami penuhi untuk dilakukan pencatatan sita atas Eigendom ini'. Bahwa tanah ini, satu, sudah menjadi sertifkat. Eigendom Verp. Nomor 295 kan juga ditulis kurang lebih 99.899 m2 atau hampir 10.000 m2. Padahal 34.250 m2. Kan enggak bisa. Jadi permohonannya enggak sesuai administrasinya dan fisik di lapangan," terang Sunu.

Sunu melarang Solopos.com memotret fisik sertifikat HP 40 dan HP 41 dengan alasan harus izin ke Pemkot Solo. BPN tidak bisa sembarangan menunjukkan dokumen pertanahan ke publik karena diatur juga dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sebagaimana diinformasikan, seusai ada informasi bahwa Pengadilan Negeri (PN) Solo tidak bisa melakukan sita eksekusi karena tanah yang diklaim ahli waris Sriwedari tidak teregistrasi di BPN, ahli waris Sriwedari menantang Pemkot Solo menunjukkan sertifikat HP 40 dan HP 41.

Ahli waris juga mengancam akan memidanakan Pemkot Solo apabila melanjutkan rencana pembangunan masjid di kawasan Sriwedari. Di sisi lain Pemkot, dengan didukung DPRD Solo, akan tetap melanjutkan pembangunan masjid maupun penataan di kawasan Sriwedari.