Tak Masuk DPT, Warga Jendi Wonogiri Tak Bisa Nyoblos di Pilkades

Warga memasukkan surat suara saat pemungutan suara Pilkades Jendi, Selogiri, Wonogiri, Selasa (4/12 - 2018). (Solopos/Rudi Hartono)
04 Desember 2018 18:35 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Warga di 50 desa Kabupaten Wonogiri mengikuti proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, Selasa (4/12/2018). Secara umum, pencoblosan berjalan lancar.

Namun, ada warga yang terpaksa pulang gigit jari lantaran tak bisa memberikan hak suaranya di pilkades meski sudah membawa KTP elektronik maupun kartu keluarga (KK). Hal itu karena warga tersebut tak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).

Hal itu terjadi di Desa Jendi, Selogiri. Ketua Panitia Pilkades Jendi, Agus Joko Sumarno, saat ditemui Solopos.com di kompleks Kantor Desa Jendi, Selasa siang, menginformasikan ada dua warga yang datang ke TPS tetapi tak bisa memberikan suara karena tak masuk DPT.

Keduanya bisa memahami setelah diberi penjelasan mengenai aturan yang berlaku. Agus bersyukur kejadian tersebut tak sampai berbuntut panjang.

Dia melanjutkan panitia tak bisa memberi solusi lain agar mereka bisa memberikan hak suara karena hal tersebut sudah diatur dalam regulasi. Namun, Agus lupa regulasi dimaksud. Di desa tersebut 4.556 pemilih yang tercatat di DPT.

“Mereka [dua orang yang tak bisa mencoblos] perempuan semua. Salah satunya malah saudara saya,” kata Agus.

Penelusuran Solopos.com pada regulasi tingkat daerah tak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mengatur soal warga tak bisa memberikan suara apabila tak masuk DPT. Regulasi itu yakni Peraturan Daerah (Perda) No. 7/2018 perubahan Perda No. 17/2016 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kades.

Selain itu Peraturan Bupati (Perbup) No. 46/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda di atas. Namun, ada ketentuan yang menguatkan, yakni Pasal 16 dan Pasal 49 ayat (1) Perbup No. 46/2018.

Pasal 16 pada pokoknya mengatur ihwal DPT yang sudah disahkan panitia pemilihan tidak dapat diubah. Pengubahan hanya bisa dilakukan jika ada pemilih yang meninggal dunia.

Ketentuan itu mengisyaratkan pemilih yang tak terdaftar dalam DPT tak bisa memberikan suara, meski dapat menunjukkan kartu identitas. Syarat pemilih bisa menggunakan hak pilih harus masuk DPT.

Sementara Pasal 49 ayat (1) pada intinya menyebutkan pemilih yang kehilangan surat undangan, surat undangan rusak, atau belum menerima surat undangan pemilih tetap dapat menggunakan hak pilih dengan seizin panitia.

Hal itu bisa dilakukan selama pemilih terdaftar dalam DPT, harus menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK), dan menandatangani surat pernyataan.

Panitia Divisi Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih) Pilkades Nambangan, Selogiri, Aan T.W., menilai aturan tersebut lebih kaku daripada pemilu. Pada aturan Pemilu pemilih tetap bisa menggunakan hak pilih meski tak masuk DPT dengan menunjukkan e-KTP atau KK.

Menurut dia, ketentuan itu memaksa pemilih harus aktif dalam mencermati daftar pemilih sementara (DPS) dan mengusulkan diri agar masuk daftar pemilih jika belum terdaftar.

“Kalau seperti itu panitia tak bisa disalahkan jika ada warga yang tercecer. Panitia sudah intensif menyosialisasikan aturan. Syukur di Nambangan tidak ada warga yang belum masuk DPT,” ulas dia.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri, Zygma Idatya Fitha, membenarkan adanya aturan warga yang tak masuk DPT tak bisa memberikan suara.

Namun, dia mengklaim proses pemungutan suara dari awal pukul 08.00 WIB hingga akhir pukul 14.00 WIB di 50 desa, berjalan lancar. Hingga siang itu dia belum menerima laporan ada warga belum masuk DPT yang datang ke TPS.