Pemkab Sragen Siapkan Rp1,67 Miliar Untuk Pemilihan 167 Kades

ilustrasi pilkades, pemilihan kepala desa. (Solopos/Whisnu Paksa)
05 Desember 2018 13:15 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Alokasi anggaran untuk pemilihan kepala desa (pilkades) di 167 desa pada 2019 hanya senilai Rp1,67 miliar yang dititipkan di Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Sekretariat Daerah (Setda) Sragen.

Sementara pemerintah desa belum mendapat petunjuk terkait dengan pelaksanaan pilkades tersebut. Anggaran tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sragen, Dwiyanto, saat dihubungi Solopos.com, Selasa (4/12/2018).

Dia menyebut alokasi anggaran tersebut sebagai bantuan pelaksanaan pilkades senilai Rp1,67 miliar di Bagian Pemdes Setda Sragen. Selain itu, Dwi juga menyebut ada alokasi dana Rp300 juta untuk kegiatan pengamanan pilkades di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sragen.

“Selebihnya kebijakannya di Sekda,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Pemdes Setda Sragen Suhariyanto saat ditemui Solopos.com, beberapa waktu lalu, menyebut usulan dananya mencapai Rp40 juta per desa. Dia mengatakan nilai anggarannya ada di BPPKAD karena dari Bagian Pemdes hanya sebagai pelaksana kegiatan.

Kasubag Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa Bagian Pemdes Setda Sragen, R. Rudi Hartanto, juga membenarkan nilai bantuan pilkades Rp40 juta per desa itu merupakan usulan tetapi setelah APBD 2019 digedok di DPRD. Namun, ia belum mengetahui nilai anggaran yang disetujui.

“Jumlah desa yang akan menyelenggarakan pilkades ada 167 desa. Tahapannya belum diputuskan tetapi rencananya setelah Pemilu 2019,” ujarnya.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sragen, Sutrisno, mengatakan para kades meminta Bagian Pemdes Setda Sragen menjadwalkan pilkades setelah Pemilu 2019 tetapi tidak terlalu jauh jarak waktunya.

Dia mengungkapkan ada kades yang habis masa jabatannya pada Oktober dan ada yang habis pada Desember. Bagi kades yang akan purna tugas, kata dia, harus membuat laporan akhir masa jabatan (AMJ) maksimal lima bulan sebelum masa baktinya berakhir.

“Dengan ketentuan AMJ itu kalau pelaksanaan pilkades setelah Pemilu 2019 bisa saling menyesuaikan. Saya sendiri yang habis masa jabatan pada April 2019 sudah membuat AMJ pada Oktober lalu. AMJ saya sudah selesai,” ujarnya.

Untuk kebutuhan biaya pilkades, Sutrisno mengaku belum mendapat petunjuk dari Pemkab Sragen. Dia juga belum mendapat informasi tentang nilai anggaran untuk pilkades.

“Kalau pada pilkades beberapa tahun lalu yang masih dikumpulkan di lapangan, kebutuhan dananya Rp60 juta-Rp70 juta. Yang saya tahu baru kebijakan dana untuk pengisian perangkat desa dan BPD [badan permusyawaratan desa]. Mungkin menunggu kebijakan dana desa atau alokasi dana desa 2019,” tuturnya.