Dibeli Pakai ADD, Ribuan Buku Hanya Numpuk di Gudang 147 Desa Sragen

Bupati Sragen Yuni Sukowati bagi-bagi buku kepada para siswa SD saat berkunjung ke Sragen Book Fair 2018, Selasa (4/12 - 2018). (Solopos/Tri Rahayu)
10 Desember 2018 05:15 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen untuk pengadaan perpustakaan di tingkat desa dengan alokasi anggaran dari alokasi dana desa (ADD) senilai Rp10 juta per desa per tahun ternyata tidak efektif.

Dari 196 desa di Sragen, baru 49 desa yang memiliki perpustakaan dengan standar pelayanan minimal sementara buku-buku hasil pengadaan menggunakan ADD di 147 desa masih menumpuk di balai desa.

Penjelasan itu disampaikan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Sragen, Parsono, saat ditemui wartawan di Gedung Kartini Sragen, Selasa (4/12/2018). Dia mengatakan Dinas Arpusda Sragen melakukan pendampingan di 49 desa tersebut dalam bentuk pelatihan pelayanan.

Dia mengatakan dari 196 desa di Sragen baru ada perpustakaan desa di 49 desa yang pelayanannya sesuai dengan standar minimal Dinas Arpusda.

“Kalau di seratusan desa lainnya masih menumpuk bukunya karena belum diedarkan ke masyarakat lewat pelayanan perpustakaan. Padahal komitmen Pemkab Sragen untuk meningkatkan Sragen sebagai Kabupaten Literasi sudah baik, seperti kebijakan ADD Rp10 juta per desa dan pengadaan perpustakaan di eks kawedanan,” jelas dia.

Tahun ini, Pemkab sudah membangun perpustakaan di Kecamatan Gondang dengan dana sampai Rp1,6 miliar. Tinggal satu eks kawedanan lagi yang belum ada perpustakaannya

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan pameran buku atau Sragen Book Fair 2018 merupakan bagian dari kampanye literasi. Yuni, sapaan Bupati, mengimbau masyarakat memborong buku di acara itu dan meninggalkan gawai untuk anak. Yuni mengakui budaya literasi di Sragen belum menggembirakan.

“Buktinya masih banyak buku yang menumpuk di balai desa. Kebijakan alokasi Rp10 juta per desa dari ADD belum diimplementasikan secara optimal karena desa masih memprioritaskan infrastruktur. Kemarin juga masih fokus pada pengadaan BUM Desa [badan usaha milik desa]. Jadi desa belum mengangap perpustakaan penting. Padahal di Gemolong banyak pengunjung perpustakaannya. Di Gondang yang baru selesai dibangun pun menyusul,” jelas Bupati.

Bupati menduga masih banyaknya desa yang belum memiliki perpustakaan itu disebabkan belum adanya fasilitas bangunan untuk perpustakaan. Dia berharap dengan keberadaan perpustakaan desa seperti di Pungsari Kecamatan Plupuh, Mlale Kecamatan Jenar, dan Bendo Kecamatan Sukodono bisa memberi contoh dan motivasi bagi desa lainnya.

“Ke depan kami akan membangun perpustakaan di eks kawedanan Tangen pada 2020,” tambahnya.

Perwakilan Dinas Arpusda Provinsi Jawa Tengah, Sapta Hermawati, mengapresiasi kebijakan Pemkab Sragen yang mendorong berdirinya perpustakaan desa. Sapta menilai Sragen menjadi kabupaten pioner dalam pengembangan perpustakaan desa.

“Mulai 2019, Perpustakaan Nasional baru mengembangkan perpustakaan desa. Di Jateng nanti akan diambil 10-15 kabupaten yang dipilih untuk mendapatkan program perpustakaan desa tahun depan,” katanya.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sragen, Sutrisno, baru mengetahui kalau ada kebijakan alokasi Rp10 juta dari ADD untuk perpustakaan desa. Sutrisno yang juga Kepala Desa Gawan, Tanon, Sragen, itu selama ini hanya mengalokasikan dana Rp3 juta-Rp5 juta untuk perpustakaan desa.

“Buku dan raknya memang ada tetapi fasilitas ruangnya belum ada. Bukunya memang masih menumpuk. Mungkin 2019 nanti jadi program prioritas,” ujarnya.