Bank Dilarang Cari Alasan Tolak KUR Petani

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menyerahkan secara simbolis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peternakan Rakyat di Desa Kebonagung, Sidoharjo, Kamis (6 - 12).
10 Desember 2018 03:00 WIB Cahyadi Kurniawan Wonogiri Share :

Soloos.com, WONOGIRI — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, meminta bank jangan mencari-cari alasan agar petani pemohon tak dapat Kredit Usaha Rakyat (KUR). Satu-satunya alasan penolakan KUR yang diperbolehkan adalah tanahnya berperkara.

“Kalau tanahnya berperkara, tunggu sampai pengadilan menyelesaikan,” kata dia, saat menyampaikan pidato dalam peluncuran KUR peternakan rakyat di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kamis (6/12/2018).

Darmin menjelaskan penyaluran KUR terus diperbaiki setiap tahun sejak 2015. KUR diturunkan dari suku bunga 12 persen menjadi 7 persen. Bunga yang tinggi menjadi tak terjangkau petani. Akibatnya, penyaluran KUR sebelum 2015 di bawah Rp10 triliun per tahun.

Tak hanya itu, sejumlah permasalahan KUR adalah petani yang harus mengangsur atau membayar bunga pada baru mulai tanam. Akibatnya, petani dipaksa menjual barang untuk memenuhi angsuran. Hal serupa juga ditemui di sektor peternakan. Peternak diminta membayar setelah anakan lahir.

“Prinsip kedua, kami minta perbankan adalah bayar setelah panen. Jangan belum panen, dia disuruh bayar. Kalau mau bantu petani jangan tanggung-tanggung. Jangan cari alasan supaya petani enggak dapat KUR,” kata Darmin.

Menteri Damrin menceritakan saat peremajaan kelapa sawit di Sumatra Selatan. Saat itu, ditemukan dari 4.200 hektare lahan, sebanyak 1.600 hektare berstatus kawasan hutan. Padahal, petani sudah mengelola lahan itu 25 tahun lebih. Ia lalu menyampaikan hal itu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Akhirnya, KLHK mengeluarkan 1.600 hektare lahan itu menjadi dari kawasan hutan. Kemudian, Kementerian Agraria daj Tata Ruang menerbitkan sertifikat. “Itu namanya membantu petani,” sambung mantan Gubernur Bank Indonesia.

Bangun Lumbung

Menko Darmin juga meminta Kementeria Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendesa PDTT) agar mulai membangun lumbung. Dana Desa bisa dialokasikan untuk membangun lumbung bukan hanya jalan. Hal itu mendorong petani menyimpan hasil panen.

Darmin berpesan, yang utama berikutnya adalah perbaikan di sektor logistik. Hal ini menyangkut kepastian urusan gudang, angkutan, dan waktu pengiriman, hingga tarif pengangkutan. Dengan adanya logistik baik artinya mulai bikin standard yang baik. Muncul grade-grade hasil panen.

Ia berharap ada pengusaha modern hang menawarkan logistik. “Kalau ada itu artinya kemajuan besar. Kepada gubernur dan bupati tolong dibangun pasar pengumpul. Kalau itu dilakukan maka rasanya kita akan melakukan perbaikan signifikan,” beber Darmin.