SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Solopos.com, SOLO</strong>—Pemkot Solo menyiapkan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) di kawasan tempat pembuangan akhir (TPA) Putri Cempo sebagai lokasi sementara warga terdampak proyek embung karet Tirtonadi.Mereka akan menempati rusunawa selama dua bulan.</p><p>Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sewa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP), Toto Jayanto, mengatakan warga terdampak proyek embung karet Tirtonadi akan menempati rusunawa hingga pembangunan tempat tinggal pengganti selesai dibangun.</p><p>“Warga menempati rusunawa Putri Cempo sebagai transit saja sampai rumah yang dibangun jadi,” katanya ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Kamis (5/4/2018).</p><p>Penempatan warga terdampak proyek embung karet Tirtonadi di rusunawa sesuai dengan perintah Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo. Warga mengajukan permohonan penempatan ke rusunawa sebagai lokasi sementara tempat tinggal mereka. Warga akan menempati bangunan rusunawa tipe 36 setara rumah bersubsidi dengan dua kamar tidur, yakni kamar tidur anak dan orang tua, serta kamar mandi. Selain itu rusunawa dilengkapi mebel, seperti lemari, dapur, serta jemuran.</p><p>“Kontraknya mereka tinggal di rusunawa selama dua bulan,” katanya.</p><p>Terkait dengan uang sewa selama menempati rusunawa, Toto mengatakan masih menunggu kebijakan selanjutnya. Merujuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2016 tentang Perubahan Atas Perda No. 9/2011 tentang Retribusi Daerah, retribusi sewa rusunawa dibedakan berdasarkan lantai. Penghuni lantai dasar dan lantai satu Rusunawa dikenai retribusi Rp100.000 per bulan di luar biaya listrik dan air. Biaya pemanfaatan kamar di dua lantai tersebut merupakan retribusi termahal. Hal ini lantaran retribusi di lantai II hingga IV masing-masing Rp90.000, Rp80.000, dan Rp70.000 per bulan.</p><p>Wakil Ketua Pokja Relokasi Nusukan, Trihono, mengatakan warga sudah mendapatkan lahan pengganti di wilayah Boyolali. Proses relokasi tinggal menunggu proses penyediaan lahan hingga pembangunan hunian rampung dibangun. Pokja Relokasi mengupayakan percepatan relokasi warga ke hunian baru.</p><p>“Sekarang 80% lebih dari 194 bangunan sudah dibongkar warga,” katanya.</p>