SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, WONOGIRI — Para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) Wonogiri mengancam akan mogok kerja lagi mulai Senin (15/10/2018).
Hal ini karena GTT/PTT belum mendapat angin segar terkait dengan tuntutan mereka. Sebelumnya GTT/PTT melakukan aksi mogok mengajar pada Senin (8/10/2018) yang rencananya berlangsung hingga 30 Oktober.
Namun, GTT/PTT Wonogiri kembali mengajar pada Rabu (10/10/2018) setelah perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menemui mereka di Wonogiri dan menjanjikan akan mengakomodasi tuntutan para GTT/PTT.
Koordinator Daerah (Korda) Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Wonogiri, Sunthi Sari, saat dihubungi Solopos.com, Minggu (14/10/2018) siang, mengatakan belum mendapat kabar lagi dari Kemendikbud terkait tuntutan mereka.
Koordinator Daerah (Korda) Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Wonogiri, Sunthi Sari, saat dihubungi Solopos.com, Minggu (14/10/2018) siang, mengatakan belum mendapat kabar lagi dari Kemendikbud terkait tuntutan mereka.
Karenanya, dia dan teman-temannya berencana kembali mogok kerja pada Senin besok hingga akhir Oktober. “Besok Senin kembali tidak mengajar karena hingga Sabtu [13/10/2018] tidak ada kabar baik untuk teman-teman GTT/PTT. Akan kami lanjutkan aksi nasional. Mungkin tuntutan kami belum sampai di pusat,” ujar Sunthi.
Ia menambahkan akan mogok mengajar sesuai kesepakatan yakni sampai 31 Oktober namun tidak menutup kemungkinan akan menambah waktu mogok hingga ada respons yang positif atas tuntutan GTT/PTT.
“Saya sudah menunggu hingga Sabtu [13/10/2018] pukul 00.00 WIB namun tidak ada kabar bagus, ya mohon maaf kami melanjutkan aksi,” ujarnya.
Ia menambahkan aksi mogok mengajar yang dilakukan oleh GTT/PTT tidak terlalu berpengaruh pada wilayah pusat Kabupaten Wonogiri seperti di Kecamatan Wonogiri dan Selogiri.
Hal ini dikarenakan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di dua kecamatan itu cukup banyak. Namun, di wilayah Wonogiri timur seperti Bulukerto dan Puhpelem cukup membuat kegiatan belajar mengajar terganggu karena minimnya jumlah guru berstatus ASN.
Ia menyebut GTT/PTT di Kabupaten Wonogiri ada 5.150 orang yang terdata namun beberapa GTT/PTT yang terbilang baru belum tercatat.
Dia juga akan menyiapkan sanksi bagi para GTT/PTT yang tidak mengikuti aksi mogok mengajar. “Kami ada koordinator kecamatan. Kalau ada GTT/PTT yang tidak taat akan kami catat dan yang jelas ada konsekuensi berupa sanksi. Sanksinya masih kami rahasiakan,” imbuh Sunthi.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, saat ditemui Solopos.com di Desa Sendang, Minggu sore, mengaku akan memfasilitasi pihak-pihak terkait agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. Ia juga meminta para pensiunan, sukarelawan, TNI, dan Polri turut membantu proses kegiatan belajar mengajar.