SOLOPOS.COM - Ilustrasi kemiskinan. (Freepik)

Solopos.com, WONOGIRI — Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) mencatat ada 132.894 keluarga kategori miskin Wonogiri dengan jumlah individu mencapai 485.875 jiwa.

Jumlah itu tersebar di 25 kecamatan dengan angka tertinggi yakni Kecamatan Pracimantoro sebanyak 8.747 keluarga dan 30.320 jiwa masuk kategori miskin. Sedangkan yang paling sedikit yakni Batuwarno sebanyak 2.349 keluarga dengan 8.347 jiwa dan Selogiri sebanyak 2.993 keluarga dengan 12.482 jiwa.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Berdasarkan data P3KE yang diunggah di laman p3ke.kemenkopmk.go.id, berikut 10 kecamatan dengan jumlah keluarga dan warga miskin terbanyak di Wonogiri:

  1. Pracimantoro: 8.747 keluarga, 30.320 jiwa
  2. Kismantoro: 8.043 keluarga, 28.044 jiwa
  3. Tirtomoyo: 7.743 keluarga, 27.156 jiwa
  4. Eromoko: 7.392 keluarga, 24.889 jiwa
  5. Purwantoro: 7.197 keluarga, 27.269 jiwa
  6. Slogohimo: 7.018 keluarga, 26.878 jiwa
  7. Ngadirojo: 6.647 keluarga, 25.903 jiwa
  8. Jatisrono: 6.638 keluarga, 26.016 jiwa
  9. Giriwoyo: 6.421 keluarga, 22.035 jiwa
  10. Jatiroto: 6.159 keluarga, 23.029 jiwa 

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Soloraya, Wonogiri menempati posisi kedua dalam hal jumlah keluarga maupun individu kategori miskin. Terbanyak adalah Kabupaten Klaten dengan 191.341 keluarga dan 694.711 jiwa, kemudian Sragen di posisi ketiga dengan 122.042 keluarga dan 457.801 jiwa.

Di Kabupaten Boyolali tercatat ada 113.061 keluarga dan 427.622 jiwa kategori miskin, Karanganyar ada 108.946 keluarga dan 429.145 jiwa kategori miskin. Kemudian Sukoharjo ada 91.002 keluarga dan 364.761 jiwa, terakhir Solo dengan 49.923 keluarga dan 184.779 jiwa kategori miskin.

Pembagian Desil

Jumlah keluarga dan individu kategori miskin itu terbagi menjadi empat desil. Desil adalah pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan dilihat dari garis kemiskinan.

Seluruh rumah tangga dibagi menjadi 10 desil, dari desil 1 yang merupakan 10% rumah tangga kelompok tingkat kesejahteraan terendah, desil 2 yakni kelompok 10%-20% terendah, dan seterusnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak di Wonogiri menilai data keluarga dan warga miskin P3KE dari pemerintah pusat itu saat ini sudah tidak valid dan karenanya tidak bisa dipakai sebagai dasar penentuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

Di Jatisari, Jatisrono, misalnya, ditemukan ada sejumlah keluarga mampu yang masuk daftar keluarga miskin dalam P3KE. Pemerintah desa setempat menggunakan mentah-mentah data itu untuk penentuan KPM penerima BLT dana desa.

Data itu diverifikasi dan validasi terlebih dahulu kemudian dibawa ke musyawarah desa untuk diputuskan nama-nama penerima BLT. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo yang akrab disapa Jekek, pun berpendapat serupa.

“Itu [P3KE] kan data 2021, kalau dipakai hari ini ya fail. Seharusnya kan data itu dimutakhirkan,” jelas Jekek saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, belum lama ini.

Verifikasi dan Validasi Data

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri, Antonius Purnama Adi, mengatakan data P3KE merupakan data dari pemerintah pusat. Kabupaten sama sekali tidak mengetahui apa indikator yang digunakan dalam penentuan keluarga miskin atau miskin ekstrem dalam data P3KE.

Saat ini data tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi dan validasi di tingkat desa. “Bahkan menurut data P3KE [provinsi], di Wonogiri ada 71 desa yang berstatus miskin ekstrem. Tapi kami tidak tahu juga indikator penentuan status itu apa, itu data given,” ujar dia, Senin (27/2/2023).

Tenaga Ahli Pendamping Desa Wonogiri, Satyagraha, juga menyampaikan data P3KE tersebut merupakan data 2021, sehingga dimungkinkan ada perubahan kondisi keluarga dan desa selama rentang 2021 hingga 2021 ini. 

Oleh karena itu perlu verifikasi dan validasi. Khusus 71 desa yang terdaftar sebagai desa miskin ekstrem, capaian verifikasi dan validasi sudah mencapai 87%. 

“Iya memang banyak pemdes yang bingung dengan data P3KE itu. Karena memang data itu dinilai tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Tapi sebenarnya desa juga berperan dalam penyusunan data itu pada 2021 lalu,” kata Satya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya