Solopos.com, SRAGEN — Fenomena 110 sekolah dasar (SD) di Sragen kekurangan siswa baru disorot Komisi IV DPRD setempat. Pihak sekolah didesak membuat inovasi agar punya daya tarik lebih sehingga tak kekurangan siswa baru. Seperti diketahui, ratusan SD tersebut hanya mendapat kurang dari 10 siswa baru.
Anggota Komisi IV DPRD Sragen, Fathurrohman, mengatakan fenomena 110 SD kekurangan siswa baru menjadi peringatan keras bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Dia mendorong Disdikbud Sragen melakukan evaluasi cepat supaya fenomena ini tidak terulang di tahun depan. Dia khawatir kalau tahun ini tidak mendapat banyak siswa baru maka tahun depan situasinya semakin sulit.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
“Ini menunjukkan Disdikbud belum melakukan inovasi. Misalnya, guru mendekati masyarakat dan pendataan terhadap anak usia TK atau SD. Di sisi lain, SD negeri harus memberikan fasilitas yang tidak kalah dengan SD swasta,” ujarnya saat ditemui wartawan, Jumat (21/7/2023).
Dia menilai 110 SD yang siswanya kurang dari 10 anak ini rentan digabung. Fathurrohman meminta SD-SD melakukan pendekatan ke TK-TK agar tidak dilakukan regrouping. “Ini kemerosotan dan kemunduran bagi Disdikbud. Kalau saya boleh membagi maka porsi SD swasta 60 dan SD negeri hanya 40. SD swasta sudah melakukan inovasi sebelum penerimaan peserta didik baru (PPDB) dibuka,” jelasnya.
Ada 110 SD yang kekurangan siswa itu, menurutnya menjadi problem yang harus jadi perhatian. Pasalnya, anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) guru dan kepala sekolah dari APBD besar.
Anggota Komisi IV DPRD Sragen lainnya, Muh. Haris Effendi, mengatakan pihaknya sudah berulang kali mengingatkan Disdikbud supaya melakukan inovasi di SD negeri karena adanya persaingan dengan SD swasta. Dia melihat keunggulan SD swasta terletak pada pendidikan terpadu dan banyak muatan agama. Dia meminta sistem pendidikan terpadu itu juga harus ditangkap oleh SD negeri.
“Saya dapat banyak masukan di wilayah dapil saya. Kemudian saya mendorong warga mengusulkan ke dinas, pengajaran agama di SD negeri dikembalikan dulu agar mendapat kepercayaan kembali,” katanya.
Haris melihat banyak warga dari kalangan menengah ke atas memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta daripada negeri. Jika SD negeri ingin bisa dapat siswa banyak maka harus mengikuti pola yang dilakukan sekolah swasta.
“Kami sudah sering memberi masukan ke dinas, tapi masih seperti ini. Dengan anggaran pendidikan 20% maka negeri jangan kalah dengan swasta,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
