Solopos.com, SOLO — Tim Kerja Kantor Mahamenteri Keraton Solo, KGPHPA Tedjowulan, pernah mengusulkan renovasi sebanyak 13 bangunan di kompleks Keraton Solo kepada pemerintah pusat pada 2018.
Usulan tersebut direspons pemerintah dengan mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk pemetaan kawasan Keraton Solo dan membuat detail engineering design (DED). Namun hanya DED bangunan eks Saraswati atau Gondorasan yang sudah berhasil disusun saat itu.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Sedangkan DED untuk bangunan-bangunan lain akan dikerjakan pada tahun berikutnya. Berdasarkan dokumen yang diterima Solopos.com dari Tim Kerja Kantor Mahamenteri Tedjowulan, bangunan Keraton yang diusulkan untuk direnovasi meliputi:
1. Panggung Sanggabuwono
2. Keputren
3. Bangunan yang roboh serta adanya retakan pada tembok seperti bangunan central, garasi, tembok belakang Masjid Pujosono
4. Kantor Mahamenteri (eks Saraswati-Gondorasan)
5. Keraton Kilen
6. Tursino Puri
7. Sasana Mulya
8. Penataan Kandang Kereta dan Mobil Tua
9. Penataan bangunan di Pagelaran dan Sitihinggil
10. Pekapalan Timur Masjid Agung
11. Penataan bagunan di Magangan Kidul
12. Penataan kandang kerbau Kiai Slamet
13. Bangunan lain sesuai pertimbangan atau masukan pihak Keraton/pemangku kepentingan
“Dari data yang saat itu berhasil dikumpulkan, disusunlah DED. Tapi yang bisa disusun baru satu DED yaitu yang di bangunan eks Saraswati,” ungkap kuasa hukum Mahamenteri Keraton Solo KGPHAPA Tedjowulan, Bambang Pradotonagoro, saat diwawancarai Solopos.com, Jumat (6/1/2023).
Bambang menambahkan pada Agustus tahun itu, proyek renovasi Keraton Solo dilelang khususnya untuk pembangunan eks Saraswati dengan waktu 160 hari. “Pemenang lelang sudah ada, tapi tidak jalan. Apa alasannya, itu bukan wewenang kami,” ujarnya.
Gedung Perkantoran
Merujuk DED yang disusun, bangunan eks Saraswati akan dibuat menjadi gedung perkantoran. Desain itu diklaim mempunyai banyak keuntungan karena memudahkan akses masyarakat yang tidak harus masuk area Keraton.
“Termasuk para pejabat negara, gedung ini nantinya bisa menjadi kantor bersama kementerian,” urainya. Selang beberapa tahun, tepatnya pada 17 Maret 2021, Bambang mengatakan Tim Kerja Mahamenteri mengajukan kembali permohonan revitaliasasi Keraton Solo ke pemerintah.
Tedjowulan menugasi tim ke Jakarta untuk bertemu Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR membahas rencana renovasi Keraton Solo.
“Saat itu saya yang berangkat ke Jakarta mendampingi BRAy Putri Woelan Sari Dewi. Kami dapat informasi pengajuan kami disetujui,” papar Bambang. Bambang mengungkapkan anggaran yang disetujui saat itu Rp8 miliar pada APBN 2022.
Anggaran ini untuk membuat DED teknis karena ada belasan item atau lokasi yang diajukan untuk revitalisasi sehingga harus dibuat DED. Namun setahu Bambang anggaran Rp8 miliar itu harus dikembalikan ke kas negara karena tidak terlaksana.
“Anggaran tak jadi dipakai, terbukti di 2022 tak ada dijalankan. Tidak ada pelaksanaan kegiatan DED sehingga belum ada DED atau master plan kawasan Keraton Solo sampai sekarang. Dana Rp8 miliar kembali ke negara,” urainya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
