Soloraya
Jumat, 14 Oktober 2022 - 14:52 WIB

13 Warga Pepe Ngawen Tolak UGR Tol, Konsinyasi di PN Klaten Capai Rp9,3 Miliar

Taufiq Sidik Prakoso  /  Ponco Suseno  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Proyek fisik yakni membuat jalan poros dan saluran irigasi yang dilintasi jalan tol Solo-Jogja mulai dilakukan di beberapa wilayah di Klaten. Pelaksana proyek jalan tol memastikan kawasan yang terdapat yoni tak bakal digusur maupun diuruk demi pembangunan jalan tol. (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)

Solopos.com, KLATENUang ganti rugi (UGR) tol Solo-Jogja untuk 13 warga Desa Pepe, Kecamatan Ngawen dititipkan di pengadilan atau konsinyasi. Nilai total UGR yang dititipkan Rp9,3 miliar.

Permohonan konsinyasi sudah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Klaten. Selaku pemohon, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Advertisement

Sebanyak tiga putusan keluar pada 31 Agustus 2022 dan 10 putusan keluar pada 1 September 2022.

“Uang tersebut saat ini tersimpan utuh. Sampai hari ini belum ada yang ambil,” kata Humas PN Kelas IA Klaten, Rudi Ananta Wijaya, saat ditemui di PN Klaten, Jumat (14/10/2022).

Soal mekanisme pengambilan, Rudi menjelaskan masing-masing termohon sudah menerima salinan putusan. Ketika setuju, termohon dalam hal ini warga terlebih dahulu ke BPN untuk dibuatkan surat pengantar jika mereka yang berhak menerima UGR.

Advertisement

Baca Juga: 13 Warga Pepe Klaten Masih Tolak Uang Ganti Rugi Tol Solo-Jogja

Setelah menerima surat pengantar, mereka langsung mendatangi PN Klaten untuk proses pencairan.

“Kami tidak terbatas [soal waktu pencairan]. Katakanlah seluruh syarat sudah terpenuhi, bisa langsung mengajukan pencairan,” jelas dia.

Advertisement

Rudi menegaskan saat warga akhirnya memproses pencairan UGR, uang diberikan utuh sesuai hak mereka. Tak ada potong-memotong duit ganti rugi yang dititipkan.

Kasi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten, Sulistiyono, menjelaskan UGR 13 warga Pepe yang belum menyetujui nominal UGR sudah dititipkan di pengadilan atau proses konsinyasi.

Baca Juga: Gara-Gara Tol, Deretan Rumah hingga Hotel Melati di Klaten Rata dengan Tanah

Soal pengosongan lahan, Sulistiyono menuturkan tergantung dari pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini PPK.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif