SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, BOYOLALI—Pada Pemilu 2019, ada perubahan peta daerah pemilihan (dapil) di Boyolali untuk DPRD Provinsi Jateng.
Pada Pemilu 2014, Boyolali tergabung di dapil V Jateng bersama Solo, Klaten, dan Sukoharjo. Kini, Kota Susu bergeser ke dapil VIII bersama Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.
Sedangkan Solo, Klaten, dan Sukoharjo menjadi dapil VII. Sejumlah caleg asal Boyolali, mulai mengatur strategi untuk berjuang di peta dapil baru ini.
Berdasarkan data pada DCT Anggota DPRD Provinsi Jateng Dapil VIII, ada empat belas caleg asal Boyolali yang bertarung satu dapil dengan Magelang dan Kota Magelang. Total caleg yang bertarung di dapil tersebut ada 91 orang. Mereka akan memperebutkan suara sebanyak 1.888.679 pemilih, demi jatah delapan kursi.
Peluang baru banyak dirasakan, salah satu faktornya adalah tidak adanya caleg petahana asal Boyolali yang kembali bertarung di medan tersebut.
Caleg PKS dapil VIII nomor urut 4, Nur Achmad, mengatakan kontestasi DPRD Provinsi tahun ini menjadi hal yang baru bagi PKS.
“Bukan cuma PKS tapi semua partai. Tidak hanya soal dapil baru dan tidak adanya petahana, tapi juga cara penghitungan kursi yang berbeda pemilu jadi tambah menarik,” ujar Achmad ketika berbincang dengan Solopos.com, Kamis (11/4).
Dengan demikian, dalam menyongsong pemilu nanti, partai tidak bisa sepenuhnya berkaca pada Pemilu 2014 yang lalu.
Sejumlah catatan menjadi evaluasi PKS dalam menghadapi Pemilu 2019 terkait pemindahan dapil ini. Di antaranya adalah jalinan kerja sama antar DPD, yaitu DPD Boyolali, DPD Kota Magelang, dan DPD Kabupaten Magelang serta kendala geografis.
Achmad menambahkan perlu adanya model kerja sama antar DPD yang lebih terarah untuk memenangkan caleg atau memenuhi target suara. Hal ini berhubungan dengan strategi partai di mana antarcaleg dalam satu dapil tetap saling sokong.
Meski demikian, Achmad tetap optimistis dirinya dapat mengantongi satu kursi di dapil VIII Jateng dengan 120.000 suara. Untuk mencapainya, PKS tetap mengusung politik identitas bagi umat muslim.
“Preferensi pemilih memang ke sana namun kami tetap mengincar swing voter, yaitu pemilih pemula dan kaum milenial,” imbuh dia.
Pindah Dapil
Sikap optimistis juga ditunjukkan caleg PPP dapil VIII nomor urut 8, Muhammad Hanafi. “Peluang tetap ada, prinsipnya kami ikhtiar,” ujar Hanafi tanpa menyebutkan target suara.
Ketua DPC PKB Boyolali, Chamim Irfani, yang kini adalah Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, pada pemilu kali ini justru memilih bertarung di dapil VII. Dia mengungkapkan alasannya kenapa memilih berpindah jalur dari Boyolali ke Solo.
Chamim menyebut kepindahannya ke Kota Bengawan merupakan kebijakan partai. Chamim kini maju sebagai caleg PKB nomor urut 1 dapil VII. Saat ini Chamim dinilai punya basis massa yang sama kuat di Solo dan Boyolali.
Chamim menambahkan dirinya kini punya dua basis yang sama-sama kuat, yaitu basis politik dan basis sosial. “Basis politik memang dibangun di Boyolali pada Pemilu 2014, namun basis sosial ada di Solo,” kata dia.
Basis sosial, imbuh Chamim, terbentuk lantaran dia banyak melakukan aktivitas di luar politik di Solo, seperti berorganisasi hingga menempuh pendidikan formal di SMA dan universitas.
Chamim pun optimistis dari sepuluh kursi yang diperebutkan, dirinya mampu mengantongi satu kursi.
Basis Massa
Caleg Partai Gerindra dapil VIII nomor 5, Rohmat Junaedi, menyebutkan bergabungnya Boyolali dan Magelang menjadi satu dapil adalah peluang yang cukup menjanjikan bagi Gerindra.
Di Kabupaten Magelang, Rohmat menyebut Gerindra memiliki sembilan cabang. “Ini bisa digunakan untuk menyokong caleg dari Boyolali,” kata dia.
Sebagai orang yang lebih banyak bergelut di partai secara struktural, Rohmat memang lebih banyak mengandalkan simpatisan partai sebagai basis massa.
Tim pemenangan akan mengumpulkan massa dari tingkat terendah di anak cabang. Dari sana, Rahmat mengaku optimistis dapat meraih satu di antara delalpan kursi di Dapil VIII. Dia menargetkan mampu meraup 10.000 suara.
Lebih lanjut, peta kontestasi di Boyolali kini relatif seimbang dengan tidak adanya caleg petahana.