SOLOPOS.COM - Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta Hasan Fahmi (tengah) dengan Kepala Kantor Kemenag Sragen Ihsan Muhadi (kanan) tanda tangan kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) di Aula Kantor Kemenag Sragen, Rabu (6/4/2022). (Solopos.com/Tri Rahayu)  

Solopos.com, SRAGEN — Sebanyak 169 tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) di Madrasah Ibtidaiyah, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sragen akhirnya jadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kemenag Sragen masih memiliki pekerjaan rumah bagi 162 tenaga penyuluh keagamaan non-ASN yang belum diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Keikutsertaan 169 tenaga non ASN di bawah Kemenag itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta, Hasan Fahmi, dengan Kepala Kantor Kemenag Sragen, Ihsan Muhadi. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela kegiatan Kajian Ramadan Kemenag Sragen di Aula Kantor Kemenag Sragen, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: Gojek Fasilitasi Penyerahan BPJS TK Bagi Driver di Semarang

Dalam kesempatan itu, ada penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan peserta. Hasan Fahmi saat ditemui wartawan menjelaskan banyak lembaga dan organisasi di bawah Kemenag yang perlu diedukasi tentang manfaat program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja, khususnya di bidang keagamaan. Dia berharap dukungan dari Kemenag terus dilakukan untuk sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan yang dikawal BPJS Ketenagakerjaan perwakilan Sragen.

“Contoh manfaatnya bagi tenaga penyuluh keagamaan, mereka bertugas dan bekerja itu ada risikonya sehingga harus ada yang menjamin mereka. Misalnya, mereka kecelakaan lalu lintas saat berangkat kerja atau bertugas siapa yang menjamin? Nah, negara hadir lewat program BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Fahmi, sapaan akrabnya.

Dia menerangkan hal yang penting bagi BPJS Ketenagakerjaan adalah bagaimana bisa meningkatkan ekonomi umat. Artinya, yang semula risiko besar ditanggung sendiri, setelah mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan maka risiko besar itu beralih ke BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Karanganyar Cairkan Klaim JHT Rp38,5 M Di 2021

“Iurannya pun murah. Pekerja penerima upah di Sragen itu iurannya hanya Rp10.000/bulan. Jadi kecil. Untuk pekerja mandiri hanya Rp16.800/bulan, seperti guru ngaji yang tidak digaji Kemenag atau honornya dari masyarakat. Mereka bisa menaftar untuk dua program, seperti para tenaga non-ASN yang diikutsertaan sekarang itu juga mendapat dua program, yakni kecelakaan kerja dan kematian,” ujarnya.

Fahmi menyebut Kemenag di Wonogiri, Solo, Sukoharjo, Sragen, dan Wonogiri sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor Kemenag Sragen Ihsan Muhadi menyampaikan masih ada 162 tenaga penyuluh non-PNS yang belum terkaver BPJS Ketenagakerjaan karena keterbatasan yang dimiliki Kemenag.

“Kami bersama BPJS Ketenagakerjaan masih terus edukasi dan sosialisasi kepada para penyuluh keagamaan non PNS itu. Selain itu, kami juga siap sosialisai ke organisasi kemasyarakatan yang memiliki tenaga pendidik, guru agama, dan guru TPA. Saya yakin para guru agama, ustaz, belum paham tentang manfaat program BPJS Ketenagakerjaan ini. Untuk premi bagi 169 orang itu mencapai Rp20 jutaan selama setahun,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya