Solopos.com, KLATEN — Eksekusi 17 bidang lahan kena proyek tol Solo-Jogja yang selama ini dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Klaten sesuai jadwal akan dilakukan pada Rabu-Kamis (10-11/5/2023).
Berdasarkan data yang diperoleh Solopos.com, 17 bidang lahan itu tersebar di beberapa desa. Perinciannya, 13 bidang berada di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, dua bidang di Desa Kuncen, Kecamatan Ceper, satu bidang di Desa Kahuman, Kecamatan Ngawen, dan satu bidang di Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Sebagian lahan itu, khususnya di Desa Pepe, Ngawen, dikonsinyasikan ke PN karena pemiliknya belum menyetujui nilai uang ganti rugi (UGR) yang ditawarkan tim pembebasan lahan tol Solo-Jogja. Sisanya ada yang karena masih ada masalah sengketa dan sebagainya.
Dari 13 lahan di Desa Pepe, sembilan di antaranya terdapat bangunan yang terdiri atas delapan rumah dan satu penggilingan padi. Hingga kini, warga setempat masih menempati lahan dan bangunan tersebut. Untuk itu, Pemkab Klaten menyiapkan hunian sementara bagi warga yang rumahnya dieksekusi.
Hunian sementara dimaksud yakni rusunawa. Sedangkan untuk barang-barang warga disiapkan lokasi penyimpanan di gedung serbaguna desa setempat. Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jajang Prihono, menjelaskan penyiapan lokasi hunian dan penyimpanan sementara itu merupakan hasil rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
“Tadi disampaikan dari hasil rapat kemarin diputuskan untuk bongkaran barang akan disimpan di satu tempat di gedung serbaguna desa,” kata Jajang saat ditemui wartawan di Pendapa Pemkab Klaten, Senin (8/5/2023).
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tol Solo-Jogja, Widodo Budi Kusumo, mengatakan proses eksekusi lahan seluruhnya diserahkan ke PN Klaten. Pertimbangan eksekusi karena tim ingin pembebasan lahan tol Solo-Jogja di Klaten segera tuntas.
Terkait UGR, Widodo memastikan sepenuhnya menjadi hak warga pemilik lahan dan tak berkurang sepersen pun. “UGR tetap menjadi hak mereka. Jadi mau sebelum eksekusi maupun sesudah eksekusi, uang yang dititipkan di pengadilan sepenuhnya menjadi hak mereka,” jelas dia.
Sementara itu, salah satu warga Desa Pepe, Ngawen, yang lahannya kena proyek tol Solo-Jogja, Hartana, mengatakan belum mendapatkan infomasi resmi mengenai rencana eksekusi lahan oleh PN Klaten. Bahkan saat UGR warga dikonsinyasi ke PN, ia juga mengaku tak mendapat pemberitahuan.
Namun demikian, Hartana mempersilakan jika lahan tersebut memang harus dieksekusi. Ia dan warga lain tidak akan melakukan perlawanan secara fisik. Sedangkan upaya hukum akan dilakukan jika eksekusi sudah benar-benar terjadi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
