SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pelajar (Solopos/Whisnupaksa)
Solopos.com, SRAGEN – Seratusan siswa tidak mampu di SMK Pelita Bangsa Sumberlawang, Sragen, Jawa Tengah, disebut belum melunasi biaya administrasi. Hal ini terjadi sejak 2014 sampai beberapa tahun setelah mereka lulus.
Jumlah biaya administrasi siswa yang terutang itu mencapai seratusan juta rupiah. Hal tersebut disampaikan Kepala SMK Pelita Bangsa Sumberlawang, Andi Kusnanto.
"Menurut catatan kami, sejak tahun 2014 hingga 2019 ada kewajiban sekitar Rp 174.445.000. Ini belum termasuk (lulusan) tahun 2020 karena dianggap masih bisa membayar," terang Andi seperti dilansir Detik.com, Jumat (19/3/2021).
Baca juga: 7 Sambal Tumpang Legendaris di Sragen, Ada yang Pernah Dikunjungi Jokowi!
Baca juga: 7 Sambal Tumpang Legendaris di Sragen, Ada yang Pernah Dikunjungi Jokowi!
Andi mengatakan rata-rata tunggakan seorang siswa mencapai Rp1 juta. Dana tersebut merupakan biaya pendidikan yang belum dibayarkan sampai mereka lulus.
"Sekitar 174 anak. Untuk data by name-nya kita ada. Jadi mayoritas adalah biaya selama proses pendidikan seperti uang SPP, uang ujian dan praktik," terangnya.
"Sekolah tidak pernah menagih. Karena mayoritas siswa yang masuk sekolah kami mayoritas tidak mampu secara ekonomi, makanya pihak sekolah memberikan keringanan. Pihak sekolah hanya bisa berdoa saja," terangnya.
Baca juga: 2 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan Motor Tabrak Truk di Kawasan Patung Soedirman Boyolali
Para siswa yang menunggak biaya administrasi itu kebanyakan tidak mengambil ijazah setelah lulus. Padahal Andi mengatakan pihak sekolah tidak pernah menahan ijazah seratusan siswa itu.
"Karena orang Jawa ya, mereka mungkin merasa pekewuh (tidak enak hati). Akhirnya banyak yang memilih menitipkan ijazahnya di sekolah. Sekolah tidak pernah menahan ijazah mereka, banyak yang ketika mereka butuh ijazah untuk bekerja, sekolah pasti memfasilitasi bahkan mengantarkan ijazah mereka," imbuhnya.
Tunggakan biaya administrasi itu mmenurut Andi tidak mengganggu operasional sekolah. Namun, jika dana tersebut dikembalikan tentu ada banyak manfaat yang diperoleh pihak sekolah.
"Untuk operasional sekolah sebenarnya tidak terganggu. Hanya, dampaknya adalah tidak ada dana untuk pengembangan, penelitian, penulisan jurnal, maupun memberi support guru yang potensial untuk sekolah S-2 maupun S-3," urainya.