SOLOPOS.COM - Ilustrasi kemiskinan. (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)

Solopos.com, SRAGEN — Tiga desa di tiga kecamatan di Kabupaten Sragen menjadi sasaran Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) 2024. Dari asesmen awal Dinas Sosial (Dinsos) Sragen, ada 2.327 keluarga miskin terdeteksi di tiga desa itu, yakni Bendo di Kecamatan Sukodono, Kedungwaduk di Kecamatan Karangmalang, dan Pare di Kecamatan Mondokan.

Kemiskinan di tiga desa itu coba ditekan melalui pendekatan lintas sektoral di Pemkab Sragen dan instansi terkait lain menggunakan dana gotong royong.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Kepala Dinsos Sragen, Finuril Hidayati, mengungkapkan Desa Pare menjadi desa dengan penduduk miskin paling banyak dibandingkan dua lainnya. Jumlahnya mencapai 1.234 keluarga. Sementara penduduk miskin di Desa Kedungwaduk ada 633 keluarga dan di Desa Bendo 460 keluarga. Angka tersebut berdasarkan hasil asesmen dalam musyawarah desa.

“Desa Kedungwaduk awalnya ada 731 keluarga miskin yang diasesmen. Namun setelah dicek lagi ada yang sudah meninggal, merantau, pindah domisi, tidak mau disurvei dan lainnya sehingga didapat 633 keluarga,” ujar Finuril, Senin (29/1/2024).

Di Desa Bendo sebelumnya terdata 532 keluarga miskin, setelah diasesmen tinggal 460 keluarga. Hal serupa terjadi di Desa Pare.

Asesmen menjadi penting untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan. Seperti di Desa Pare yang ternyata ada 640 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu ada 298 keluarga yang belum memiliki jamban, 196 keluarga belum memiliki sambungan listrik sendiri, dan 171 keluarga miskin absolut.

Di Kedungwaduk ada 59 RTLH, 64 keluarga tak punya jamban,34 keluarga tak punya sambungan listrik, dan 102 keluarga miskin absolut. Di Bendo jumlah RTLH lebih banyak daripada Kedungwaduk, yakni 140 unit. Sementara yang tidak punya jamban ada 63 keluarga dan 29 keluarga butuh sambungan listrik.

Setelah teridentifikasi permasalahannya maka asesmen lanjutan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dari asesmen lanjutan dapat diketahui kebutuhan dana untuk intervensi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya