2 Tahun Pimpin Solo, Komunikasi Politik Gibran Dinilai Kurang

Solopos.com, SOLO — Pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa telah dua tahun menjalankan tugas mereka sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo. Momen dua tahun kepemimpinan Gibran-Teguh jatuh pada Minggu (26/2/2023).

Menyikapi hal itu, Fraksi PKS DPRD Solo memberikan sejumlah catatan terkait kinerja Gibran-Teguh. Catatan tersebut sebagai bentuk evaluasi kinerja sekaligus kritik. Mereka menyoroti komunikasi politik Gibran dalam pengambilan kebijakan yang dinilai masih kurang baik. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dirasa perlu belajar kepada sosok pendahulunya, FX Hadi Rudyatmo.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

“Mas Wali Kota Gibran Rakabuming Raka perlu belajar kepada Wali Kota Solo yang dulu, FX Hadi Rudyatmo, agar komunikasi politik bisa berjalan secara baik dan kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik,” ujar Ketua FPKS, Asih Sunjoto Putro, melalui siaran pers yang diterima Solopos.com, Sabtu (25/2/2023) siang.

Dia mencontohkan keluarnya kebijakan menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang membuat kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 400% beberapa waktu lalu. Kebijakan itu telah membuat polemik di masyarakat Solo. Walau akhirnya dicabut atau dibatalkan, kebijakan itu belum menunjukkan baiknya komunikasi.

“Karena permasalahan komunikasi politik yang tidak efektif, Mas Wali Kota kurang fokus terhadap pembangunan berbasis kepada kesejahteraan masyarakat,” imbuh dia.

Asih menjelaskan, berdasarkan data Solo dalam Angka Tahun 2022 yang dirilis BPS Solo menunjukkan angka kemiskinan Solo 2021 di angka 9,4%. Angka itu naik dari tahun 2020 yang di angka 9,03 persen. Angka tersebut di bawah target RPJMD tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 8,62 persen dan target pada 2022 sebesar 8,25 persen.

Sorotan lain FPKS DPRD Solo terkait pembangunan yang masih berfokus pada infrastruktur fisik. Pada sisi non-fisik masih banyak keluhan. Asih mencontohkan tergusurnya pedagang yang puluhan tahun berjualan di Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ).

“Atau polemik pembangunan Sentra Mebel beberapa bulan yang lalu. Perbaikan komunikasi politik dengan semua stakeholder harus diperbaiki agar pembangunan kesejahteraan rakyat menjadi perhatian dan kemiskinan bisa diselesaikan.