SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Ratusan petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemerintah Kota Solo melakukan kerja bakti di Kompleks Stadion Manahan, Jumat (16/9/2011). dok Solopos)
Solo (Solopos.com)–Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Solo berencana menambah jumlah tenaga kebersihan dengan sistem outsourcing.
Anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan personel kebersihan itu akan diajukan melalui APBD kota tahun 2012 mendatang.
Demikian dikemukakan Kepala DKP Kota Solo, Satriyo Teguh Subroto ketika ditemui wartawan di Balaikota, Jumat (23/9/2011).
Demikian dikemukakan Kepala DKP Kota Solo, Satriyo Teguh Subroto ketika ditemui wartawan di Balaikota, Jumat (23/9/2011).
Satriyo mengakui produksi sampah kota yang mencapai 290 ton per hari menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemkot dan masyarakat setempat. Untuk mengumpulkan semua sampah dirasa sulit, mengingat jumlah petugas sampah DKP Solo tidak memadai.
Idealnya, seorang petugas sampah membersihkan lahan seluas 50 meter persegi sampai 100 meter persegi. Sehingga untuk membersihkan sampah di Kota Solo dengan luas 44,04 kilometer persegi, diperkirakan kebutuhan petugas kebersihan antara 400-800 orang.
Sebagian dari mereka adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan sisanya tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL).
Untuk menggantikan pegawai yang pensiun, DKP hingga kini belum bisa merekrut yang baru karena dilarang oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. Apalagi hingga tahun 2012 mendatang, Pemkot juga tidak bisa merekrut CPNS lantaran pemberlakuan moratorium (penghentian sementara-red) seleksi CPNS.
”Kalaupun ada pengadaan CPNS, tetap tidak bisa merekrut karena formasi CPNS tidak akan pernah menyebutkan formasi sebagai petugas pengumpul sampah atau petugas kebersihan,” terangnya.
Sehingga Satriyo menilai, sistem outsourcing akan menjadi solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan akan petugas kebersihan tersebut.
Terlebih setelah diperhitungkan, anggaran untuk mempekerjakan tenaga kebersihan outsourcing itu menurut Satriyo, bisa lebih hemat hingga sekitar 40 persen bila dibandingkan pihaknya harus membayar upah lembur kepada petugas kebersihan yang ada saat ini.
Meski demikian Satriyo mengaku pihaknya belum sampai pada menetapkan besaran anggaran yang akan diajukan untuk merekrut tenaga kebersihan tersebut.
”Setidaknya DKP butuh tenaga kebersihan dari tiga CV (penyedia tenaga kebersihan-red). Tapi riilnya masih dihitung-hitung lagi supaya lebih hemat anggaran namun tetap bisa memenuhi target DKP,” pungkasnya.
(sry)
