SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sragen (Espos)–Sebanyak 25% dari total alokasi dana desa (ADD) bagi 196 desa se-Kabupaten Sragen sebesar Rp 7,346 miliar belum cair. Kondisi tersebut disebabkan pihak desa belum memenuhi persyaratan administrasi.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BKBPMD) Sragen, Suyadi menerangkan sebenarnya pihaknya memberi deadline pemerintah desa (Pemdes) untuk menyelesaikan persyaratan administrasi maksimal akhir Mei. Namun, hingga saat ini ternyata masih ada 25% desa se-Sragen yang belum merampungkan persyaratan tersebut.
Terkait hal itu, Suyadi mengaku tak henti mendesak Pemdes dan pemerintah kecamatan untuk segera memenuhi syarat administrasi, berupa usulan rencana kegiatan desa (URKD). “Pencairan hanya bisa dilakukan kalau desa-desa sekecamatan sudah memenuhi persyaratan administrasi. Kalau belum ya tidak bisa cair. Tapi ini terus kami dorong, setiap hari kami kontak agar cepat-cepat memenuhi syarat administrasi. Ini sudah bulan Juli, kami harap sebelum akhir Juli semua sudah cair,” ungkap Suyadi, saat ditemui Espos, di kantornya, Senin (19/7).
Menurut Suyadi, tahun ini pihaknya memang memberikan ketentuan yang ketat dalam pencairan ADD. Dengan membuat ketentuan yang ketat sejak pengajuan proposal, pihaknya berharap penggunaan anggaran semakin tertib dan tepat sasaran. ADD Sragen sendiri diberikan kepada 196 desa, dengan nominal antara Rp 36.872.000 hingga Rp 38.861.000.
Sementara itu, kalangan Pemdes mengakui cukup dibuat pusing dengan kelengkapan administrasi sebagai persyaratan pencairan ADD. Perangkat Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Mulyo Widodo mengatakan pihaknya cukup kesulitan untuk merampungkan syarat administrasi ADD. Dibutuhkan waktu sedikirnya dua bulan guna menyelesaikan persyaratan tersebut. “Memang rumit, tapi sekarang sudah selesai dan sudah di kecamatan. Kemarin memang masih menunggu desa lain, tapi informasinya saat ini semua sudah,” ujar dia.
tsa