Soloraya
Jumat, 29 Mei 2020 - 18:15 WIB

31 Keluarga Penerima BST di Wuryantoro Wonogiri Kembalikan Bantuan, Ini Alasannya

Rudi Hartono  /  Ahmad Baihaqi  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang tunai rupiah. (Solopos)

Solopos.com, WONOGIRI - Sebanyak 31 keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai atau BST dari Kementrian Sosial di Kecamatan Wuryantoro Wonogiri mengembalikan bantuan tersebut.

Pengembalian BST oleh keluarga penerima manfaat (KPM) di Wuryantoro itu diketahui dalam rapat koordinasi (rakor) evaluasi bersama para camat dan operator atau petugas penginput data di Ruang Kayangan Sekretariat Daerah (Setda), Jumat (29/5/2020).

Advertisement

Unik, Ini Penampakan Batik Motif Corona Bikinan Pengrajin Kulonprogo Jogja

Rakor itu digelar karena ditemukannya data KPM BST invalid cukup banyak. Total ada 3.711 KPM invalid yang akan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos). Sebanyak 419 di antaranya merupakan keluarga mampu.

Termasuk di wilayah Kecamatan Wuryantoro Wonogiri. Ada 31 KPM mengembalikan BST karena masuk kategori keluarga mampu. Di beberapa wilayah lainnya di Wonogiri, keluarga mampu yang masuk daftar KPM memilih untuk tak datang untuk mengambil bantuan.

Advertisement

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri, Kurnia Listyarini, mengatakan keluarga mampu masuk KPM karena kesalahan pendataan. Bahkan ada PNS yang masuk daftar KPM. “PNS yang jadi KPM hanya satu atau dua saja,” kata dia saat ditemui wartawan seusai rakor.

Aturan Baru Diterapkan di Disneyland Jepang Setelah Dibuka, Pengunjung Dilarang Berteriak!

Penerima BST merupakan keluarga terdampak virus corona yang tak terkaver bansos lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Sembako (sebelumnya Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT), Bantuan Sosial Pangan (BSP) provinsi, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari dana desa.

Advertisement

Evaluasi

Sementara itu, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, memastikan data KPM BST di Wonogiri akan terus diperbaiki. Langkah ini untuk menjawab kecemburuan sosial di tengah masyarakat, agar jangan sampai ada anggapan keluarga mampu mendapat bantuan tetapi keluarga tak mampu luput dari perhatian.

“Data invalid ini lebih baik diketahui sejak awal, dari pada tak ketahuan sama sekali. Dengan begitu data bisa segera diperbaiki. Posisi data invalid ini akan diisi KPM baru yang sudah diusulkan,” kata Bupati.

Heboh Diskusi Bertema Pemberhentian Presiden yang Dimoderatori Mahasiswa UGM, Makar?

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif