SOLOPOS.COM - Bupati Klaten, Sri Mulyani, menyerahkan bantuan keuangan bersifat khusus (BKK) kepada salah satu kepala desa di Pendopo Pemkab Klaten, Jumat (4/3/2022). (Solopos.com/ Taufiq Sidik Prakoso)
Solopos.com, KLATEN–Sebanyak 391 desa di Klaten digelontor bantuan keuangan bersifat khusus (BKK) dari APBD Klaten 2022. Nilai total BKK untuk ratusan desa itu mencapai Rp61,6 miliar.
Penyerahan simbolis pagu anggaran BKK ke pemerintah desa tersebut digelar di Pendopo Pemkab Klaten, Jumat (4/3/2022). Selain penyerahan secara simbolis, pada kegiatan itu juga dilakukan sosialisasi terkait BKK.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, menjelaskan dalam penyerahan bantuan itu juga ada sosialisasi yang bertujuan menyamakan persepsi tentang arah kebijakan program. Selain itu, sosialisasi dimaksudkan memberikan pemahaman terkait penyaluran, penggunaan, dan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan BKK.
Baca Juga: Asale Jemawan, Desa di Klaten yang Sudah Ada Sejak Mataram Kuno
Baca Juga: Asale Jemawan, Desa di Klaten yang Sudah Ada Sejak Mataram Kuno
Mulyani menegaskan bantuan disalurkan dengan ditransfer langsung ke rekening kas desa masing-masing. “Dalam pencairan tidak ada biaya dalam bentuk apapun. Ini yang harus dimengerti bahwa tidak ada biaya atau tinggalan bentuk apa pun,” kata Mulyani.
Mulyani menjelaskan bantuan tersebut bisa digunakan untuk pembangunan di desa. Dia berharap BKK bisa dimanfaatkan untuk membangun gedung serba guna dikolaborasikan dengan pemanfaatan dana desa. Selain untuk menambah pendapatan asli desa (PAD), keberadaan gedung serbaguna bisa dimanfaatkan untuk kegiatan warga setempat.
Baca Juga: 40 Persen Dana Desa untuk BLT, Desa di Klaten Tunda Kegiatan Fisik
Mulyani mengatakan saat ini sudah banyak desa di Klaten yang memiliki gedung serbaguna. Gedung-gedung itu mulai dimanfaatkan warga untuk menggelar kegiatan seperti ketika ada hajatan.
“Sudah banyak pemerintah desa yang membangun. Sudah 50 persen lebih desa. Anggaran untuk pembangunannya ada yang Rp800 juta ada yang sampai Rp1 miliar tergantung luasnya,” kata dia.
“Tetapi memang sejak ada pandemi, dana desa difokuskan untuk penanangan dampak pandemi. seperti penyaluran BLT maupun pemulihan ekonomi jadi agak terhambat. Tetapi tidak apa-apa, prosesnya bisa dilakukan secara bertahap. Yang penting saat ini fokus pada penanganan dampak pandemi sesuai petunjuk dari pemerintah pusat,” ujar Mulyani.
Baca Juga: Musim Hujan Tiba, Desa-Desa di Klaten Selatan Wajib Waspada
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Klaten, M. Himawan Purnomo, mengatakan BKK diberikan merata ke seluruh desa di Klaten. Penggunaan BKK untuk pembangunan infrastruktur.
Dalam proses pengajuan anggaran, ada 29 OPD yang ikut mengawal mulai dari perencanaan, verifikasi, hingga meneruskan ajuan dari pemerintah desa serta ikut mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran.
“Tetapi tetap yang bertanggung jawab penggunaan anggaran itu si penerima bantuan yakni pemerintah desa,” kata Himawan.