SOLOPOS.COM - Kepala Disperum KPP Kota Solo Taufan Basuki Supardi. (Solopos/Wahyu Prakoso)
Solopos.com, SOLO — Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Kota Solo bakal membantu perbaikan atau rehab 4.000 unit rumah tak layak huni (RTLH) pada 2023 ini.
Dana untuk rehab RLTH itu berasal dari APBD Kota Solo, corporate social responsibility (CSR) dan sebagian dana hibah dari Uni Emirat Arab (UEA). Kepala Disperum KPP Kota Solo, Taufan Basuki, mengatakan sedang mendata RLTH di Kota Solo.
“Kami masih mendata rumah-rumah yang masuk dalam kategori RLTH di Kota Solo. Tahun ini harapannya ada sekitar 4.000 rumah yang kami tangani, makanya sedang kami inventarisasi dan petakan,” ujar Taufan kepada Solopos.com, Kamis (5/1/2023).
Menurut Taufan, berdasarkan data 2022, rumah tak layak huni di Kota Solo jumlahnya sekitar 5.545 unit. Taufan berharap dari beberapa sumber pendanaan untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk dana hibah dari Pemerintah UEA.
“Pendanaan ada dari Bantuan Program Stimulan Perumahan Swadaya [BSPS] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR], lalu dari APBD Kota Solo, CSR, dan sebagian dari dana hibah UEA,” lanjutnya.
Mengenai dana yang akan digelontorkan untuk rehab rumah tidak layak huni itu, Taufan menyebut masih melakukan kalkulasi. Besaran dana yang dibutuhkan akan disesuaikan dengan data temuan di lapangan.
Ia mengatakan pada 2022 lalu, dana tahun untuk bantuan rehab rumah tak layak huni di Solo mencapai Rp42,575 miliar dari bermacam sumber anggaran.
“Anggarn untuk 2023 masih kami rapatkan dulu dan tentu kami sesuaikan dengan hasil inventarisasi yang kami lakukan. Secepatnya akan kami umumkan,” jelas Taufan.
Seperti diketahui, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menerima dana hibah senilai US$15 juta yang jika dikonversi ke rupiah dengan kurs Rp15.000 per US$1, bantuan tersebut mencapai Rp225 miliar.
Banyak kegiatan yang bisa didanai Gibran menggunakan uang sebanyak itu. Gibran mengusulkan adanya penambahan program seperti bantuan sosial, pembangunan Pasar Tunggulsari hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).