Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, memastikan tidak akan ada pemilihan kepala desa atau pilkades pergantian antarwaktu untuk menggantikan kepala desa yang maju sebagai calon legislatif alias nyaleg pada Pemilu 2024.
Sebagai informasi, ada empat kepala desa yang maju sebagai caleg. Mereka yakni Kades Bulusulur Kecamatan Wonogiri Dwi Prasetyo, Kades Ngadipiro Kecamatan Nguntoronadi Agus Purwanto.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Kemudian Kades Sirnoboyo Kecamatan Giriwoyo Romandhani Andang Nugroho dan Kades Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Suyanto. Mereka sudah diberhentikan dari jabatan kades sejak Mei 2023.
Saat ini empat desa itu dipimpin penjabat (Pj) kades dari unsur aparatur sipil negara atau ASN. Bupati Wonogiri yang akrab disapa Jekek itu menjelaskan alasan tidak akan mengadakan Pilkades pergantian antarwaktu di empat desa tersebut.
Menurutnya, demokrasi dalam pilkades sangat berbeda dibandingkan dengan demokrasi Pilkada atau Pilpres sekalipun. Dengan lingkup yang jauh lebih kecil dan banyak kepentingan di dalamnya, potensi terjadi kegaduhan di desa akibat pilkades semakin tinggi.
“Kami tidak mau ada resistensi [gesekan sosial] dari proses pilkades PAW. Itu akan berdampak pada kondusivitas wilayah desa. Yang harus dipahami demokrasi pilkades itu yang karakteristiknya beda dengan demokrasi yang lain,” kata Joko Sutopo kepada Solopos.com, Minggu (17/9/2023).
Kebijakan tidak melaksanakan pilkades pergantian antarwaktu di Wonogiri juga berkaitan dengan agenda Pemilu 2024. Jekek tidak ingin pilkades PAW akan mengganggu kelancaran proses Pemilu di empat desa tersebut.
Atas pertimbangan itu, Pemkab Wonogiri memilih menunjuk Pj kepala desa dari unsur ASN untuk empat desa itu. Pj kepala desa itu akan bertugas sampai 2025. Dia menjamin meski dipimpin Pj kades, semua pelayanan dan fungsi-fungsi lain pemerintah desa tidak akan terganggu, termasuk soal pengelolaan dana desa.
“Termasuk nanti 50 desa yang semestinya melaksanakan pilkades pada 2024 akan diundur sampai 2025. Jabatan kepala desa di 50 desa itu juga nanti dijabat Pj sampai pilkades dilaksanakan pada 2025,” ujar dia.
Dijabat Pj Kades sampai 2025
Terpisah, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Zyqma Idatya Fitha, mengatakan jika Pilkades pergantian antarwaktu akan dilaksanakan pada 2023 ini, seharusnya berlangsung sebelum 1 November 2023.
Hal itu berdasarkan surat edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Pelaksanaan Pilkades pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. SE tersebut menerangkan pilkades pada 2023 ini boleh digelar sebelum 1 November 2023.
Bupati/wali kota boleh menyelenggarakan pilkades kembali setelah gelaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 selesai.
“Kalau sampai 1 November 2023 nanti tidak ada pilkades PAW, berarti pelaksanaan pilkades empat desa itu akan mengikuti pilkades serentak pada 2025 nanti. Selama menunggu itu, jabatan kepala desa di empat desa yang kepala desanya nyaleg akan dijabat Pj sampai 2025,” ucap dia.
Dia melanjutkan merujuk SE itu pula, pelaksanaan pilkades tahap II Kabupaten Wonogiri yang seharusnya digelar dan diikuti 50 desa pada 2024 harus diundur dan akan digabung dengan pilkades tahap III pada 2025 yang diikuti 186 desa.
Kepala Dinas PMD Wonogiri, Antonius Purnama Adi, menambahkan Pj kepala desa diberi masa jabatan selama enam bulan. Tetapi jabatan itu bisa diperpanjang lagi setiap enam bulan.
Dengan demikian, meski tidak ada pilkades pergantian antarwaktu di lima desa di Wonogiri hingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak selesai, pemerintahan desa itu tidak mengalami kekosongan jabatan kepala desa.
“Yang berhak melaksanakan pilkades dan melantik kades kan bupati. Kami tinggal menuju saja. Sampai sekarang memang belum ada petunjuk dari beliau, tunggu saja nanti,” ujar Anton
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
