4% Tanah di Solo tanpa sertifikat

Solo (Espos)–Sebanyak 4% dari total tanah di Kota Solo belum bersertifikat. Jumlah tersebut, menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo, Juprianto Agus Susilo terhitung kecil dibanding total bidang tanah di Solo, yang mencapai 2.085,74 hektar.

Juprianto mengatakan lanataran jumlah yang kecil itu, pada 2010 pihaknya tidak mengajukan sertifikat melalui proyek nasional pertanahan (Prona). “Di Solo, 96% tanah sudah bersertifikat, jadi memang tahun ini kami pandang belum perlu mengajukan Prona. Bukan berarti tidak ada, ada tapi paling hanya puluhan dan itu bisa diurus dengan cara biasa,” papar Juprianto, saat ditemui wartawan, seusai penyerahan sertifikat Prona kepada warga Kadipiro, Banjarsari, di lokasi setempat, Jumat (8/1).

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Sepanjang tahun 2009, BPN Solo memberikan sertifikasi tanah melalui Prona kepada 160 pemilik bidang tanah yang belum bersertifikat di lima kelurahan di Solo. Lima kelurahan dimaksud adalah Ketelan dan Kadipiro Kecamatan Banjarsari, Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon, serta Kelurahan Jebres dan Mojosongo Kecamatan Jebres. Penyerahan sertifikat Prona bagi 42 warga Kadipiro diberikan kemarin, bersamaan dengan acara mider praja Walikota dan Wakil Walikota (Wawali) Solo, Joko Widodo dan FX Hadi Rudyatmo, di RW XI, Kadipiro. BPN Solo mengalokasikan dana sebesar Rp 46,4 juta untuk proyek tersebut.

Menurut Juprianto, sertifikat Prona diberikan kepada warga yang kesulitan mendapatkan sertifikat karena berbagai alasan. Prona sendiri, sebutnya, terutama menyasar para penggarap lahan.
Diharapkan, pemberian sertifikat tanpa biaya alias gratis itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima.

Sementara itu, salah satu penerima sertifikat, warga Sumber Nayu, RT 4/RW XII Kadipiro, Misri, 54, mengaku sangat senang dan berterima kasih atas sertifikasi tanah gratis yang dia terima. Misri mengaku telah puluhan tahun menempati tanah Negara (TN) dengan luas 25 meter persegi (m2) di Kadipiro.

tsa