40 Persen Dana Desa untuk BLT, Desa di Klaten Tunda Kegiatan Fisik

Solopos.com, KLATEN–Rencana kegiatan yang digulirkan sejumlah desa di Klaten pada 2022 terpaksa ditunda menyusul pemerintah pusat memutuskan 40 persen dana desa digunakan untuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa. Meski rencana kegiatan ditunda, pemerintah desa di Klaten tak mempersoalkan.

Kepala Desa Jurangjero, Kecamatan Karanganom, Ali Murtono, mengatakan proses pendataan dan validasi calon penerima BLT sudah dilakukan. Pemerintah desa juga sudah melakukan musyawarah desa khusus penetapan calon penerima BLT. Dari pendataan yang dilakukan, terdapat sekitar 92 keluarga penerima manfaat (KPM).

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

“Mereka merupakan warga yang masuk kategori kurang mampu tetapi belum menerima bantuan dari pemerintah seperti PKH dan BPNT,” kata Ali saat ditemui di Desa Jurangjero pekan lalu.

Baca Juga: DANA DESA KLATEN: Desa Tangkil Pilih Kembangkan Peternakan Kambing Peranakan Etawa

Ali menuturkan BLT bakal diberikan selama 12 bulan dengan masing-masing KPM menerima Rp300.000. Diperkirakan, pencairan BLT dilakukan mulai Maret mendatang.

Dia menjelaskan alokasi anggaran yang digunakan untuk BLT sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yakni 40 persen dari dana desa 2022. Alokasi anggaran untuk BLT sekitar Rp332 juta dengan nilai total dana desa yang diterima Jurangjero sekitar Rp825 juta.

Ali mengatakan lantaran 40 persen anggaran dana desa untuk BLT, sejumlah kegiatan yang semula direncanakan bergulir pada 2022 tertunda. Kegiatan tersebut seperti merampungkan jaringan irigasi untuk pemberdayaan pertanian, pembangunan ikon desa, serta pembangunan untuk Badan Usaha Milik (BUM) desa.

Baca Juga: 86 Desa Di Klaten Tahan Pencairan BLT Dana Desa, Ada Apa?

Meski tertunda gegara porsi anggaran untuk BLT, Ali mengaku tak jadi soal. Dia menjelaskan porsi 40 persen dana desa untuk BLT itu dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak ekonomi karena pandemi Covid-19.

“Kami saling memahami saja. Karena pemerintah pusat juga mempertimbangkan kalau pandemi terjadi lagi, itu akan menimbulkan dampak ke ekonomi. Sehingga kami ikuti saja karena kami juga tidak memprediksi kondisi pandemi. memang kalau dari program desa sesuai RPMJD dan RKP harus mengalami penyesuaian. Tetapi yang paling utama itu keselamatan manusia. Hal membangun, mengembangkan, dan memberdayakan bisa nanti setelah pandemi mereda,” kata dia.

Kepala Desa Ngabeyan, Kecamatan Karanganom, Supriyadi, juga mengatakan gegara 40 persen porsi dana desa untuk BLT, sejumlah rencana kegiatan pada 2022 tertunda. Kegiatan yang tertunda itu seperti rehabilitasi poryandu serta rumah bidan. “Untuk pendataan calon penerima BLT sudah kami lakukan dan sudah musdesus. Untuk dana desa baru pengajuan dan tinggal pencairan,” kata dia.

Baca Juga: Hanya di Klaten, Perangkat Desa Dapat Dana Pensiun Rp7,5 Juta

Tangani Kemiskinan

Kepala Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo, Yudi Kusnandar, mengatakan sesuai rencana BLT diberikan kepada 109 KPM. Pemdes setempat juga sudah melakukan pendataan serta musdesus. “Banyak kegiatan yang tertunda. Ya memang diwajibkan 40 persen untuk BLT dulu. Alhamdulillah semua juga menyadari,” kata dia.

Yudi juga mengaku sejumlah kegiatan yang direncanakan bergulir 2022 tertunda. Seperti pembangunan talut irigasi serta pengembangan talut jalan untuk sementara tertunda.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2022, sebesar 40 persen dana desa tahun 2022 diperuntukkan untuk BLT, 30 persen dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani, 8 persen untuk dukungan pendanaan penanganan Covid-19, dan sisanya untuk program sektor prioritas lainnya.

Baca Juga: Ada Warga Terima Bantuan Dobel, Begini Langkah Dissos P3AKB Klaten

Kementerian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan, 40 persen dana desa untuk program BLT desa bertujuan mempercepat penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrem di desa.