42 SKPD Pemkab Wonogiri berkinerja buruk

Wonogiri (Solopos.com) – Sebanyak 42 dari 65 pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan eksekutif Pemkab Wonogiri dinilai gagal meningkatkan kinerjanya. Mereka dinilai gagal karena hingga Triwulan III belum membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) kegiatan.

ARAHAN -- Bupati Wonogiri, H Danar Rahmanto memberikan arahan kepada peserta Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (Rakor POK) Pemkab Wonogiri di Ruang Data, Kompleks Kantor Pemkab Wonogiri, Selasa (4/10/2011). (JIBI/SOLOPOS/Trianto Heri Suryono)

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Hadir pada acara itu, seluruh pimpinan SKPD, camat dan empat anggota DPRD Wonogiri, yakni Wakil Ketua DPRD Wonogiri, Radjiman, Samino, Setyo Sukarno dan Martanto. Berdasar pemantauan Espos, petinggi SKPD tidak bisa mblirit seperti pada acara-acara sebelumnya karena Bupati menunggui acara itu hingga usai.

“Kami minta Pak Sekda memberi motivasi kepada SKPD yang masih mungkak-mungkuk (belum bergairah kerja-red), dicarikan solusi dan kami akan menunggui Rakor POK hingga selesai. Kami akan disini (Ruang Rakor), karena sudah menjadi kebiasaan bagi petinggi SKPD jika Bupati tidak ada, semua pimpinan SKPD mblirit (kabur-red),” tandas Bupati.

Bupati meminta pimpinan SKPD melakukan percepatan pencapaian target agar rakyat Wonogiri tidak dirugikan. Sedangkan Kepala Bappeda Wonogiri, Haryono menegaskan dari 65 SKPD di Wonogiri, sebanyak 42 SKPD tidak tertib dalam membuat laporan. “Pelaporan atau LPj yang tidak tertib akan menjadi problem pemerintahan,” ujar Haryono.

Ditegaskan oleh Sekda Wonogiri, ke-42 SKPD itu gagal berkinerja baik karena tolok ukur pemerintahan adalah kinerja. Ke-42 SKPD dinilai gagal karena penyerapan anggaran APBD 2011 Wonogiri masih minim atau kurang dari 50%. Dalam Rakor, Dinas Pendidikan menjadi dinas yang mendapat sorotan tajam karena dana di dinas tersebut pada alokasi belanja langsung senilai Rp 160,96 miliar namun baru terserap senilai Rp 23,28 M atau sekitar 14,47% dan realisasi fisik masil nol persen.

“Juknis DAK sudah turun, mohon pengelola DPU, Dinas Pendidikan dan Bagian Pembangunan duduk satu meja agar waktu yang tersisa bisa diefektifkan. Apalagi di Dinas Pendidikan terdapat 100 paket pembangunan fisik yang membutuhkan gambar dari DPU,” ujar Sekda.

Para kepala dinas/badan/kantor saat ditanya mengenai keterlambatan itu mengaku optismistis target 100% bisa tercapai di akhir tahun anggaran. Sementara itu, Kepala DPPKAD Wonogiri, Teguh menyatakan realisasi penerimaan hingga September mencapai 70,66% atau senilai Rp 740,308 M dari target penerimaan senilai Rp 1,047 T. Dijelaskan oleh Teguh, dari 13 SKPD yang diberi target mendapatkan penerimaan, tinggal tiga SKPD yang realisasinya kurang dari 50%. Yakni Dinas PESDM yang baru merealisasi penerimaan sebanyak 0,66% atau senilai Rp 100.000 dari target Rp 15 juta, Dipertan & Hortikultura baru 24,69% atau senilai Rp 34,566 juta dari target senilai Rp 140 juta dan RSUD dr SMS yang baru merealisasi pendapatan senilai Rp 9,43 M atau 35,64% dari target penerimaan senilai Rp 26,4 M.

tus