SOLOPOS.COM - Bupati Klaten, Sri Mulyani (kiri), menyerahkan sertifikat graduasi ke beberapa KPM-PKH di pendapa Pemkab Klaten, Senin (28/10/2019). (Solopos/Ponco Suseno)
Solopos.com, KLATEN -- Sebanyak 5.153 keluarga di Klaten dinyatakan lulus dari kemiskinan. Sebelumnya mereka adalah Keluarga Penerima Manfaat Peserta Program Keluarga Harapan (KPM-PKH).
Ribuan keluarga itu lepas dari program PKH sepanjang Januari 2019-Oktober 2019. Jumlah keluarga yang keluar dari PKH itu telah melampaui target Pemkab Klaten, yakni 1.000 keluarga per tahun.
Berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com, 5.000-an KPM–PKH yang lulus atau tergraduasi pada 2019 terdiri dari 3.343 graduasi habis komponen, yakni berhentinya status kepesertaan sebagai KPM-PKH karena tidak adanya komponen yang menjadi syarat sebagai KPM-PKH.
Eks Sukarelawan Jokowi: PDIP Solo Di Ambang Perpecahan Jika Rekomendasi Jatuh ke Gibran
Eks Sukarelawan Jokowi: PDIP Solo Di Ambang Perpecahan Jika Rekomendasi Jatuh ke Gibran
Sisanya sebanyak 696 keluarga masuk graduasi mampu, yakni keluar dari status KPM-PKH karena inclusion error and exclusion error. Sedangkan graduasi mandiri mencapai 1.111 KPM-PKH, yakni didasari pemberdayaan KPM mampu, mandiri, sejahtera, dan tidak bergantung pada bantuan sosial pemerintah.
Di kategori ini, KPM-PKH memiliki kesadaran dan perubahan sikap untuk mandiri tidak menerima lagi bantuan PKH. "Di sini tidak ada intimidasi sama sekali. Para KPM-PKH itu juga bersedia membuat surat pernyataan,” Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dissos P3AKB) Klaten, M., Nasir, di pendapa Pemkab Klaten, Senin (28/10/2019).
Hal senada dijelaskan Koordinator PKH Klaten, Theo Markis. Sejauh ini, 219 pendamping PKH di Klaten sudah berusaha optimal meningkatkan jumlah KPM-PKH yang tergraduasi.
Mereka rutin menemui penerima KPM-PKH yang dinilai sudah mampu agar bersedia keluar dari PKH. Saat ini di Klaten masih menyisakan 54.600 KPM-PKH.
Menurut Theo, hal paling susah saat menjalankan tugas sebagai pendamping, yakni mengubah mindset para KPM-PKH yang dinilai sudah mampu. Di tengah masyarakat masih ada anggapan bantuan ini merupakan duit pemerintah bagi warganya.
Pelatih Persis Solo Pilih Hati-Hati Soal Pemain Naturalisasi
Bahkan ada pendamping PKH yang nyaris dilaporkan ke polisi gara-gara mencoret salah satu KPM. "Setelah diberi penjelasan, akhirnya keluarga tersebut bersedia [dicoret dari PKH],” katanya.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengucapkan terima kasih kepada pendamping PKH yang sudah mendorong para KPM-PKH agar sadar diri keluar dari PKH. Para KPM-PKH yang sudah tergraduasi dinilai sudah mampu.
“Tugas pendamping PKH langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di antara mereka ada yang ngaku-ngaku miskin sehingga harus sabar menghadapinya,” katanya.