SOLOPOS.COM - Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Wonogiri, Satyagraha. (Istimewa)
Solopos.com, WONOGIRI — Jumlah desa yang berstatus mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wonogiri pada 2023 meningkat menjadi 53 desa. Jumlah tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan Pemkab sebanyak 26 desa mandiri pada 2026.
Kendati begitu, desa diminta tidak hanya mengejar skor IDM, melainkan juga memanfaatkan data IDM karena memberikan banyak keuntungan salah satunya sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Sebagai informasi, IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan IDM diklasifikasikan menjadi lima yang meliputi mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal.
Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Wonogiri, Satyagraha, mengatakan peningkatan jumlah desa yang berstatus mandiri di Wonogiri cukup eksponensial.
Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Wonogiri, Satyagraha, mengatakan peningkatan jumlah desa yang berstatus mandiri di Wonogiri cukup eksponensial.
Pada 2022 jumlah desa mandiri masih 37 desa, kemudian bertambah 16 desa pada 2023 ini menjadi 53 desa. Pendataan IDM di Wonogiri juga tercepat di Jawa Tengah selain Purbalingga pada 2023 ini.
Menurut Satya, data IDM sangat strategis dan menguntungkan baik untuk desa maupun supradesa. Dasar penetapan status kemandirian desa berdasarkan indikator-indikator yang diisi pemerintah desa.
Rekomendasi itu sudah disesuaikan dengan kondisi riil permasalahan pembangunan di desa. Sayangnya, belum semua desa memanfaatkan data IDM itu untuk merumuskan kebijakan pembangunan desa.
“Desa-desa sudah mulai memanfaatkan data IDM ini untuk merumuskan kebijakan, tetapi belum semua. Data ini sebenarnya sangat strategis untuk menentukan arah pembangunan,” kata Satya saat ditemui Solopos.com di Sekretariat P3MD Wonogiri, Senin (26/6/2023).
Sayangnya, lanjut Satya, meski sudah sangat berkurang, masih ada pemdes di Wonogiri yang beranggapan semakin tinggi status desa mandiri, anggaran dana desa semakin berkurang. Hal itu berakibat pada ketidakjujuran pemdes dalam mengisi indikator penetapan status kemandirian desa.
Padahal anggapan tersebut tidak benar. Menurut Satya, desa yang berstatus mandiri justru mendapat keuntungan lebih karena berpotensi mendapatkan anggaran alokasi kinerja. Selain itu, pencairan dana desa bagi desa yang berstatus mandiri hanya dilakukan dua kali dalam satu tahun anggaran, maksimal pada Juni.
Sementara desa yang berstatus di bawahnya pencairan dilakukan tiga kali. “Data IDM ini juga belum seluruhnya menjadi landasan rumusan kebijakan bagi supradesa di Wonogiri. Padahal kalau ini bisa digunakan, kebijakan pembangunan bisa tepat sasaran,” ujar dia.
Dia mencontohkan salah satu indeks komposit dalam IDM yaitu indeks ketahanan sosial. Dalam indeks itu terdapat dimensi pendidikan. Salah satu indikator dalam dimensi itu yaitu akses pendidikan.
Apabila akses pendidikan dalam satu wilayah desa itu jauh atau sulit, hal itu bisa menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk membangun lembaga pendidikan dalam desa tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri, Antonius Purnama Adi, mengatakan Pemkab sudah mendorong desa-desa untuk memanfaatkan data IDM sebagai dasar merumuskan kebijakan. Begitu pula Pemkab Wonogiri sudah sejak lama memanfaatkan IDM sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan.
Dia menyebut jumlah desa yang berstatus mandiri di Wonogiri saat ini sebanyak 53 desa sudah melebihi target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026. Target RPJMD untuk desa berstatus mandiri yakni 26.
Hal itu lantaran pada 2021 jumlah desa membangun sebanyak 14 desa atau hanya bertambah satu desa dari 2020. “Kami sudah mendorong desa-desa untuk memanfaatkan IDM itu jadi dasar untuk mengambil kebijakan, dan sudah banyak desa-desa yang melakukan itu,” kata Anton.