SOLOPOS.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali saat melakukan dropping air bersih di Wonosamodro, Sabtu (27/8/2022). Terdapat enam daerah rawan bencana kekeringan di Boyolali. (Istimewa/BPBD Boyolali).
Solopos.com, BOYOLALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menetapkan siaga darurat kekeringan selama tiga bulan ke depan. Penetapan siaga darurat kekeringan dimulai pada 1 Agustus – 31 Oktober 2022.
Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali, Widodo Munir, mengungkapkan ada enam kecamatan yang masuk dalam peta daerah kekeringan.
“Siaga darurat kekeringan itu meliputi Kecamatan Juwangi, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamodro, Musuk, dan Tamansari,” ungkap Widodo kepada Solopos.com melalui WhatsApp, Selasa (30/8/2022).
Widodo mengungkapkan walau beberapa pekan ini masih ada hujan, tapi faktanya sudah ada beberapa daerah yang mengalami kekeringan.
Widodo mengungkapkan walau beberapa pekan ini masih ada hujan, tapi faktanya sudah ada beberapa daerah yang mengalami kekeringan.
Ia mengungkapkan daerah-daerah yang mengalami kekeringan tersebut sudah meminta bantuan air bersih kepada Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, melalui BPBD Boyolali seperti di Desa Kendel, Kecamatan Kemusu dan Desa Bengle, Kecamatan Wonosamodro.
Baca juga: Warga Gilingan Solo Kesulitan Air Bersih, BPBD: Lapor, Nanti Kami Bantu!
Widodo mengungkapkan jika ada daerah lain yang faktaranya mengalami bencana kekeringan air bersih, maka BPBD Boyolali tetap akan siap membantu.
“Dalam menghadapi bencana kekeringan ini, kami sudah bekerja sama dan berkoordinasi dengan PMI [Palang Merah Indonesia], BUMD [Badan Usaha Milik Daerah] yang memiliki CSR [corporate social responsibility], Kominfo, bersama dengan camat di enam wilayah sudah kami koordinasikan untuk menyampaikan jika terjadi kekeringan di daerahnya,” terang dia.
Widodo juga menjelaskan prinsip pelayanan untuk bencana kekeringan juga sederhana. Masyarakat dapat melaporkan daerah kekeringan via WhatsApp, telepon, atau surat yang langsung disampaikan melalui Pusdalops BPBD Boyolali.
Kemudian, dari Pusdalops BPBD Boyolali akan melakukan verifikasi laporan kepada lurah atau kepala desa tentang kebenaran informasi laporan.
Baca juga: Sumur Kering, Warga Gilingan Solo Konsumsi Air Keruh
“Baru nanti ditindaklanjuti surat atau laporan dari kepala desa sebagai bentuk formal agar apa yang dilakukan BPBD dalam nanti droping air bisa dipertanggungjawabkan,” terang dia.
Widodo mengatakan bencana kekeringan biasanya dibantu berbagai pihak seperti BPBD, PMI, dan BUMD. Akan tetapi, prinsip bantuan untuk bencana kekeringan akan dikoordinasikan oleh BPBD Boyolali.
Hal tersebut untuk mengantisipasi droping air bersih lebih dari satu kali di tempat yang sama.
“Misal masyarakat mengajukan bantuan ke berbagai lembaga, misal ke PMI, terus ke BPBD juga nanti jangan-jangan semua mengirim dalam waktu yang sama dan desa yang sama,” terangnya.
Baca juga: 7 Tangki Air Bersih Dikirim untuk Warga Mojosongo & Joglo Solo
“Sedangkan desa lain yang juga laporan malah tidak dapat kiriman. Oleh karena itu, pengirimannya lewat satu pintu,” kata dia.
Lebih lanjut, Widodo berharap walaupun Pemkab Boyolali sudah menyiapkan diri sejak 1 Agustus 2022, ia tetap berdoa segera ada hujan sehingga bencana kekeringan terbatas.