SOLOPOS.COM - Warga menujukkan uang senilai Rp300.000 seusai menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Kantor Pos Nusukan, Solo, Senin (24/6/2013). (Burhan Aris Nugraha/JIBI/SOLOPOS)
Warga menunjukkan uang senilai Rp300.000 seusai menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Kantor Pos Nusukan, Solo, Senin (24/6/2013). (Burhan Aris Nugraha/JIBI/SOLOPOS)
BOYOLALI–Pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari pemerintah pusat atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi belum bisa dilaksanakan di Kabupaten Boyolali.
Sebab hingga Senin (24/6/2013), pihak Kantor Pos Cabang Boyolali belum menerima kartu perlindungan sosial (KPS) yang bisa digunakan warga sasaran dalam program perlindungan sosial untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Kepala Kantor Pos Cabang Boyolali, Indriyatmoko, saat dihubungi melalui ponselnya, Senin, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu KPS dari pemerintah pusat untuk selanjutnya dibagikan kepada warga sasaran.
Kepala Kantor Pos Cabang Boyolali, Indriyatmoko, saat dihubungi melalui ponselnya, Senin, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu KPS dari pemerintah pusat untuk selanjutnya dibagikan kepada warga sasaran.
“Sampai hari ini kami masih menunggu. Sehingga belum ada pembagian BLSM seperti yang sudah dilakukan di beberapa kabupaten/kota lainnya,” ungkap Indriyatmoko.
Disebutkan dia, jumlah warga di Kabupaten Boyolali yang terkover dalam program tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat mencapai 64.166 kepala keluarga (KK).
“Ya harapan kami besok [Selasa (25/6/2013) atau paling tidak ya lusa [Rabu, (26/6/2013)] sudah kami terima,” imbuh dia.
Jika KPS sudah diterimanya, pihaknya akan segera membagikan kartu tersebut agar bisa digunakan untuk mengambil bantuan beras untuk warga miskin (raskin), beasiswa miskin dan termasuk BLSM.
“Kami diserahi tugas membagikan KPS tersebut, sesuai sasarannya karena sudah by name by addres, jadi kami tinggal memberikan saja kepada penerima. Akhir Juni ini kami target selesai dibagikan,” katanya.
Sayangnya, Indriyatmoko mengakui KPS tersebut belum sampai di tangannya. Pihaknya juga masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Ditanya koordinasi dengan Pemkab Boyolali selaku pemangku wilayah, Indriyatmoko mengakui hingga kemarin pihaknya belum berkoordinasi langsung dengan dinas terkait di Pemkab setempat. Namun ditegaskan hal itu akan tetap dilakukannya.
“Sebab hari ini [Senin] menurut informasi yang kami terima, Dinsosnakertrans [Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi] juga sedang berkoordinasi dengan dinas terkait di Provinsi Jateng. Tapi terkait pembagian BLSM itu kami tetap akan berkoordinasi dengan Pemkab,” tandasnya.
