SOLOPOS.COM - Ilustrasi rumah warga miskin (Dok/JIBI/SOLOPOS)
BOYOLALI--Warga miskin di Kabupaten Boyolali yang terkover dalam program perlindungan sosial dari pemerintah pusat tercatat mencapai 64.166 kepala keluarga (KK).
Kepala Kantor Pos Cabang Boyolali, Indriyatmoko, mengemukakan untuk bisa mendapatkan layanan program perlindungan sosial tersebut, warga miskin tersebut akan mendapatkan kartu perlindungan sosial (KPS) yang didistribusikan oleh Kantor Pos Cabang Boyolali.
Kartu tersebut bisa digunakan untuk mengambil bantuan beras untuk warga miskin (raskin), beasiswa miskin dan termasuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), yang merupakan kompensasi kenaikan harga BBM.
“Kami diserahi tugas membagikan KPS tersebut, sesuai sasarannya karena sudah by name by addres, jadi kami tinggal memberikan saja kepada penerima. Akhir Juni ini kami target selesai dibagikan,” ujar Indriyatmoko kepada wartawan, Rabu (12/6/2013).
Sayangnya, Indriyatmoko mengakui KPS tersebut belum sampai di tangannya. Pihaknya juga masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Disinggung tentang rencana pemerintah membagikan BLSM yang merupakan kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Indriyatmoko, menyatakan pihaknya masih menunggu petunjuk dari pusat. Namun saat ini belum ada instruksi apapun berkait hal tersebut. “Belum ada, kami masih menunggu instruksi dari pusat. Yang jelas saat ini kami diserahi untuk membagikan KPS itu,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Bidang Sosial, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Boyolali, Hanik Nuril Qoyyimah, mengatakan pihaknya siap membantu pendistribusian KPS tersebut jika dibutuhkan. ”Kami sudah dihubungi pihak Kantor Pos. Kami membantu dalam pengecekan dan pemantauan saja sehingga diharapkan tepat sasaran kepada warga yang berhak menerimanya,” kata Hanik.
