SOLOPOS.COM - Bupati Wonogiri, Joko Sutopo. (Solopos/dok)
Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo yang akrab disapa Jekek, mengatakan bakal meminta klarifikasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait 71 desa di Kota Sukses yang disebut berstatus miskin ekstrem.
Dia akan meminta penjelasan seperti indikator apa saja yang digunakan dalam penentuan status desa miskin ekstrem tersebut. Apalagi belakangan diketahui data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dari pemerintah tidak valid.
Ada sejumlah keluarga yang mampu yang justru masuk dalam data itu, sedangkan keluarga tidak mampu tak masuk daftar. Data P3KE dinilai tidak pas jika digunakan sebagai dasar penentuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan dari pemerintah.
Termasuk penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. “Itu [P3KE] kan data 2021, kalau dipakai hari ini ya fail. Seharusnya kan data itu dimutakhirkan,” jelas Jekek saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, belum lama ini.
Termasuk penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. “Itu [P3KE] kan data 2021, kalau dipakai hari ini ya fail. Seharusnya kan data itu dimutakhirkan,” jelas Jekek saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, belum lama ini.
Jekek mengatakan akan lebih bagus dan valid untuk pakai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai dasar penentuan penerima bantuan pengentasan kemiskinan. DTKS valid karena data itu terus di-update setidaknya dua kali setahun.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri, Antonius Purnama Adi, mengatakan data P3KE merupakan data dari pemerintah pusat. Kabupaten sama sekali tidak mengetahui apa indikator yang digunakan dalam penentuan keluarga miskin atau miskin ekstrem dalam data P3KE.
Tenaga Ahli Pendamping Desa Wonogiri, Satyagraha, juga menyampaikan data P3KE tersebut merupakan data 2021, sehingga dimungkinkan ada perubahan kondisi keluarga dan desa selama rentang 2021 hingga 2021 ini.
Oleh karena itu perlu verifikasi dan validasi. Khusus 71 desa yang terdaftar sebagai desa miskin ekstrem, capaian verifikasi dan validasi sudah mencapai 87%.
“Iya memang banyak pemdes yang bingung dengan data P3KE itu. Karena memang data itu dinilai tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Tapi sebenarnya desa juga berperan dalam penyusunan data itu pada 2021 lalu,” kata Satya.
Sebelumnya, terkait masih adanya 71 desa miskin di Wonogiri diungkapkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat menghadiri rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan Wonogiri, Sragen, dan Klaten, di Mlokomanis Wetan, Ngadirojo, Wonogiri, Kamis (26/1/2023).
Ganjar menilai penanganan kemiskinan di Wonogiri sudah baik namun ia mengingatkan masih ada 71 desa miskin di wilayah tersebut. Ia juga meminta para kepala desa mengoptimalkan dana desa untuk mengintervensi penanggulangan kemiskinan.
Ganjar mengapresiasi tren penurunan kemiskinan di Kota Gaplek. Data yang ia tampilkan, pada 2016 angka kemiskinan Wonogiri masih 13,12%. Pada 2019 turun menjadi 10,23% dan kembali naik ke angka 10,99% pada 2022 lalu. Kenaikan itu dimaklumi Ganjar karena efek pandemi Covid-19.
Di sisi lain, Ganjar memaparkan masih ada 1.615 rumah yang tidak memiliki jamban di Wonogiri. Lalu 2.963 rumah tidak memiliki sumber air minum. Jumlah anak putus sekolah 6.289 orang dan individu berisiko stunting sebanyak 13.638 jiwa.
“Secara umum masih agak tinggi [angka kemiskinan dan stunting di Wonogiri, Sragen, dan Klaten]. Tetapi Wonogiri ini agak bagus,” kata Ganjar kepada wartawan.