SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
KLATEN–Perkumpulan Spinal Cord Injury (SCI) Korban Gempa Klaten menilai lebih dari 90% bangunan kantor instansi pemerintahan di Kabupaten Klaten belum prodifabel.
Hal itu dikemukakan Ketua Perkumpulan SCI Korban Gempa Klaten, Supriyadi. Menurut pria yang akrab disapa Jepang ini, hanya terdapat segelintir kantor instansi pemerintahan di Klaten yang memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat seperti dirinya.
Beberapa kantor instansi pemerintahan itu di antaranya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dan perusahaan daerah (Perusda) Bank Klaten. “Sebagian besar kantor instansi pemerintahan di Klaten belum dilengkapi fasilitas khusus bagi penyandang difabel seperti jalur khusus kursi roda,” terang Supriyadi kepada Espos, Kamis (22/12/2011).
Akibat belum adanya aksesibilitas bagi penyandang difabel, Supriyadi mengaku kesulitan mengakses ruang pertemuan di kantor pemerintahan yang bertingkat. Padahal, sebagai aktivis organisasi penyandang cacat, Supriyadi kerap mendapatkan undangan menghadiri rapat koordinasi yang berlokasi di bangunan gedung lantai II. “Sebenarnya saya ingin sekali mendatangi undangan itu, tetapi kalau kegiatannya di lantai II, saya terpaksa tidak bisa ikut,” sesal Supriyadi.
DPRD Klaten, kata Supriyadi, baru saja mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) No 2/2011 tentang Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel. Perda tersebut mengamanatkan bahwa setiap pembangunan fasilitas umum harus dilengkapi sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat.
“Sekarang payung hukum itu sudah ada. Untuk mengimplementasikan regulasi itu tinggal menunggu turunnya peraturan bupati (Perbup). Perda itu juga mengamanatkan bahwa penyandang difabel harus dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan ruang publik,” papar Supriyadi.
(mkd)