Sukoharjo (Espos)–Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo saat ini telah sampai pada tahapan mengevaluasi kasus indikasi pemotongan dana alokasi khusus (DAK) oleh Dinas Pendidikan (Disdik) kepada 183 sekolah.
Sampai saat ini berdasar informasi yang dihimpun di Kejari, sebanyak 177 kepala sekolah (Kepsek) telah diperiksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan itulah, Kejari selanjutnya melakukan evaluasi sebelum menuju tahapan berikutnya.
Kasi Intel, M Hari Wahyudi mengatakan, pemeriksaan kasus DAK sudah selesai. “Semua guru sudah kami panggil semua. Sekarang masuk tahapan evaluasi. Selanjutnya apa, saya masih belum bisa bilang,” jelasnya ketika dijumpai wartawan, Senin (1/2).
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Disinggung mengenai kapan target penyimpulan evaluasi DAK, Hari enggan berkomentar. “Kalau bertanya yang itu lebih baik langsung kepada Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri, Kardi-red) saja,” ujarnya.
Sebelumnya, pemeriksaan Kepsek penerima DAK diawali dari indikasi pemotongan senilai Rp 6 juta per sekolah untuk biaya umum. Biaya umum tersebut menurut Disdik adalah biaya untuk pembayaran honor pegawai, honor konsultan, pembelian alat tulis kantor (ATK) serta beberapa kebutuhan lain.
Dikonfirmasi di kesempatan sama, Kajari Sukoharjo, Kardi pun tidak berkomentar banyak soal penanganan kasus indikasi pemotongan DAK. “Kalau masalah itu, tanya yang langsung menanganinya dong. Sampai sekarang ini saya belum menerima laporan,” ujar dia.
Namun demikian, Kardi mengaku sempat mendengar kasus tersebut belum selesai sampai sekarang. “Kalau tidak salah baru 177 guru yang diperiksa. Belum semua. Tapi untuk pastinya tanya pada Kasi Intel saja,” ujarnya.
Hari Wahyudi ketika dikonfirmasi Selasa (2/2) mengatakan, kasus indikasi pemotongan DAK sekarang ini masih tahap pemeriksaan.
aps
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
