Solopos.com, SOLO —Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah, memaparkan tingkat kehilangan air minum yang disalurkan oleh penyedia jasa air di Indonesia masih sebesar 33,72% pada 2021.
Presentase tersebut setara dengan 1,7 miliar meter kubik air yang hilang dan terbuang karena Non-revenue water (NRW). Dari angka kehilangan itu, Sally mengestimasi nilai kerugian akibat NRW setara dengan Rp9,6 triliun per tahun buku 2021.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Hal tersebut diungkapkan seusai acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Workshop Penerapan Govenance Risk and Complience (GRC) di Lingkungan BUMD Jasa Air, di Hotel Novotel Solo, Kamis (9/2/2023).
Sementara di Jawa Tengah, kata Sally, persentase tingkat kehilangan air minum di Jawa Tengah sebesar 32,76% atau 185.731.478 meter kubik. Bila dirupiahkan angka tersebut senilai Rp932,2 miliar per tahun buku 2021.
Selain masalah kebocoran, Sally juga menjelaskan perusahaan air minum daerah juga ada yang masih memiliki tingkat pelayanan masih rendah.
Di Jawa Tengah, presentase pelayanan air secara administrasi tercatat sekitar 16%. Sementara standar Sustainable Deveopment Goals (SDGs) secara internasional yang minimal sebesar 30%.
Sally menjelaskan salah satu cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan penerapan Governance Risk and Complience (GRC).
“Kalau mereka sudah menjalankan hal-hal tersebut [GRC] dengan baik maka permasalahan seperti tadi, kebocoran, tingkat pelayanan masih rendah, itu bisa teratasi sebetulnya,” jelas dia.
Lebih lanjut, Kepala Perwakilan BPKP Jateng, Tri Handoyo, menyebutkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum yang sehat di Jateng sudah mencapai 94% pada 2021. Artinya, mayoritas penyedia jasa minum di Jateng sudah memiliki kinerja yang sehat. Dari total 36 BUMD air minum, kata Tri, masih ada dua perusahaan yang harus diperbaiki.
“PDAM [Perusahaan Daerah Air Minum], dinilai dari kinerjanya, wujudnya adalah perusahaan ini sehat. Tingkat kesehatan, semua sehat, masih ada dua yang kira kira harus kita garap dengan baik,” jelas dia, .
GRC ini, kata Tri, mengacu terhadap peningkatan kinerja perusahaan, jadi tidak hanya berhenti di sehat saja. Tri menekankan adanya perkembangan pada perusahaan jasa air di Jateng.
“Indikator adanya perkembangan adalah cakupan di Jateng yang harus dilayani. Kalau di target SDGs, itu 30 persen, kira-kira di angka 20 persen harus dilayani PDAM,” jelas dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
