SOLOPOS.COM - Perpustakaan desa (Hanifah Kusumastuti/JIBI/SOLOPOS)
Solopos.com, SUKOHARJO—Sebanyak 33 dari 167 desa di Sukoharjo telah miliki perpustakaan, namun hanya delapan yang terkelola dengan baik.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Sukoharjo menggelar roadshow sosialisasi budaya dan literasi di enam tempat yaitu Kecamatan Grogol, Kecamatan Weru, Kecamatan Gatak, Kecamatan Polokarto, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruangan Wijaya Lantai 9, dan Kecamatan Mojolaban.
Penyelenggaraan roadshow sampai ke Kecamatan Weru pada Selasa (6/9/2022) dengan 30 peserta hadir perwakilan tiap desa dari tiga unsur pengambil kebijakan yaitu kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan kelompok kerja (Pokja) 2.
Sekertaris Kecamatan Weru, Sriyanto, mengatakan tidak dapat memprediksi persentase minat baca yang dimiliki masyarakat Kecamatan Weru.
Sekertaris Kecamatan Weru, Sriyanto, mengatakan tidak dapat memprediksi persentase minat baca yang dimiliki masyarakat Kecamatan Weru.
“Kami miliki 6 perpustakaan dari 13 desa, untuk minat literasi saya tidak bisa menyebutkan. Mungkin dari Disarpus Sukoharjo yang lebih tahu,” kata Sriyanto.
Weru jadi tujuan kedua dengan 30 peserta perwakilan tiap desa dari tiga unsur pengambil kebijakan desa yaitu kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan kelompok kerja (pokja) 2 pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).
“Kegiatan inklusi menyelenggarakan kelas keterampilan untuk meningkatkan life skill masyarakat,” kata Tunardi.
Ia mengatakan dalam pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial masih berhubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB untuk mencapai kesadaran masyarakat dunia 2030.
“Semua lini harus ikut berperan serta, termasuk perpustakaan dalam meningkatkan life skill. Misal membuat bunga dari plastik bekas, membuat telur asin, jika di Disarpus ranah inklusi sudah ada kelas menari, storytelling, bisnis online, dengan sasaran sesuai dengan umurnya,” kata Tunardi.
Selain itu, pembangunan perpustakaan harus berstandar nasional perpudtakaan (SNP) untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM).
“Ada tujuh komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai perpustakaan dengan standar nasional. Antara lain pengorganisasian, koleksi, layanan, dan lainnya,” lanjut Tunardi.
Tujuan dari sosialisasi agar mengubah paradigma masyarakat bahwa perpustakaan tidak hanya tempat menyimpan buku, namun juga bertransformasi dengan layanan berbasis inklusi agar meningkatkan kesetaraan masyarakat sesuai potensi masing-masing wilayah.