SOLOPOS.COM - Lambang PDI Perjuangan (JIBI/Dok)
Solopos.com, KLATEN–Pengurus struktural DPC PDIP Klaten masih adem ayem meski belakangan muncul polemik di internal PDIP dengan narasi banteng vs celeng. Pengurus PDIP Klaten menilai masih terlalu dini untuk berbicara tentang sosok kader PDIP yang pantas maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Bidang Eksternal DPC PDIP Klaten, Arif Nugroho, saat dihubungi Solopos.com, Jumat (15/10/2021).
“Kami tetap tegak lurus dengan instruksi Ketua Umum [Megawati Soekarnoputri]. Kalau ada kader yang bersikap dukung mendukung, itu bukan PDIP tetapi sebagai pribadi. PDIP belum menentukan sikap siapa yang menjadi calon presiden. Itu masih terlalu jauh. Jadi fokus saat ini masih berupaya bahu membahu menyelesaikan dampak pandemi Covid-19 ini supaya ekonomi pulih, masyarakat tenang dan tidak dihantui dengan Covid-19 lagi,” kata Arif.
Baca Juga: Jalan Lingkar Alun-Alun Klaten Bakal Dibikin Searah
Arif menegaskan hingga kini sama sekali tak ada pembahasan tentang Pilpres 2024 di struktural DPC PDIP Klaten. Hal itu sekaligus menindaklanjuti surat instruksi dari DPP PDIP yang intinya melarang kader PDIP berbicara apapun berkaitan dengan Pilpres.
Lantaran hal itu, Arif menegaskan saat ini di struktural DPC PDIP Klaten sama sekali tak ada pembahasan menyangkut Pilpres.
“Di internal kami sudah diinstruksikan untuk struktural tidak boleh berbicara apapun tentang pilihan presiden. Kalau di luar ada yang ramai masalah banteng dan celeng, di internal PDIP itu masih tenang-tenang saja. Bahkan kami belum kepikiran. Saat ini rapat-rapat fokus pada kegiatan-kegiatan seperti menyambut peringatan Sumpah Pemuda,” kata dia.
Baca Juga: TMMD Hubungkan Jalan Desa Boyolali-Grobogan
Disinggung jika ada kader DPC PDIP Klaten yang melakukan atau mendukung deklarasi terkait Pilpres, Arif kembali menegaskan sikap itu merupakan sikap pribadi, bukan atas nama kader.
“Intinya DPC PDIP Klaten bergerak atas instruksi di partai dan AD/ART partai. Kalau toh memang ada kader menyimpang atau menyeleweng, keputusan ada di Bu Ketua Umum. Kami akan patuh dengan instruksi dan surat resmi,” kata dia.