Solopos.com, SUKOHARJO — Adanya jalan Tol Solo-Jogja ditargetkan mampu mengatrol nilai investasi di Soloraya, termasuk Sukoharjo. Nilai investasi Kabupaten Sukoharjo pada 2023 ditarget senilai Rp2 triliun. Target tersebut lebih tinggi jika dibandingkan target 2022 lalu yang hanya berkisar Rp 1,1 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo, Djoko Purnomo, mengatakan penetapan target investasi tersebut bukan tanpa sebab. Salah acuannya adalah melihat realisasi investasi Sukoharjo pada 2022 lalu yang mencapai Rp1,9 triliun. Tiga kecamatan menyumbang investasi terbesar, yakni Kartasura, Grogol, dan Sukoharjo.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Menurut Djoko, faktor lain kenapa target investasi 2023 dipatok cukup tinggi adalah hadirnya Tol Solo-Jogja. Jalan bebas hambatan ini diprediksi mampu membuka lebih lebar keran investasi di Kabupaten Jamu.
“Tahun ini targetnya tinggi karena adanya Tol Solo-Jogja. Namun, untuk nilai investasi semester pertama 2023 ini belum keluar, nanti yang merilis dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” paparnya saat ditemui wartawan di kantor di Mall Pelayanan Publik (MPP) Sukoharjo, Jumat (21/7/2023).
Berdasarkan catatan DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo, iklim investasi berangsur-angsur membaik setelah anjlok pada 2020-2021 akibat pandemi Covid-19 lalu. Pada 2020, capaian investasi Sukoharjo hanya Rp520 miliar dari target Rp2,34 triliun. Capaian yang rendah membuat Pemkab Sukoharjo menurunkan target investasi pada 2021 menjadi Rp1,77 triliun, itu pun tak tercapai karena realisasi nya hanya Rp900 miliar.
Barulah di 2022, realisasi investasi berhasil melewati target yang memang dipatok lebih kecil dibandingkan 2021. Namun realisasi investasi di 2022 masih lebih tinggi dibandingkan target di 2021. Tingginya realisasi investasi Sukoharjo di 2022 menempatkan Kabupaten Jamu berada di peringkat kelima daerah dengan nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) tertinggi se-Jawa Tengah.
Pertumbuhan Ekonomi Jateng
Pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Anton Agus Setyawan, menyebut pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah telah terlihat pada akhir triwulan pertama pada 2023. “Kalau dilihat dari struktur PDRB [pendapatan domestik regional bruto] secara umum, pertumbuhan ekonomi di Jateng melebihi nasional karena konsumsi masyarakat kembali pulih. Sebenarnya fenomena ini sudah muncul pada akhir triwulan I 2023 kemarin,” kata Anton saat dihubungi Solopos.com belum lama ini.
Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2023 diperkirakan masih berada pada kisaran pertumbuhan 4,5%-5,3% year on year (yoy). Sementara perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2023 tumbuh pada angka 5,04% (yoy) yang termasuk lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional sebesar 5,03% (yoy).
Kendati demikian Anton menyebut masih banyak pengusaha di hampir semua sektor yang mengeluhkan adanya pelambatan aktivitas ekonomi. Namun demikian, Anton menilai sekarang saat yang tepat untuk melakukan evaluasi bisnis, baik terkait eksternal seperti pasar dan perubahan perilaku konsumen, maupun internal yaitu efisiensi dari sisi organisasi maupun operasional perusahaan.
Sementara itu inflasi pada 2023 ini juga diperkirakan akan kembali ke sasaran 3,0 ± 1%. Penurunan inflasi tersebut dapat terjadi jika didukung oleh harga komoditas pangan yang melandai.
Pada bagian lain, sumber terbesar pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dari sisi pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga dan investasi. Sedangkan dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan berasal dari lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan.
Sejalan dengan pertumbuhan tahunan, secara triwulanan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah masih tumbuh positif sebesar 1,55% (quater to quarter/qtq) pada triwulan I 2023, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,63% (qtq).
Jika konsumsi rumah tangga dan investasi tetap kuat maka dapat menjadi sumber pemulihan ekonomi di tahun 2023. “Investasi di Jateng sejak 2019 memang mengalami peningkatan, bahkan di masa pandemi sekalipun. Itu jika kita melihat data total, tetapi kalau kita amati, investasi yang terjadi adalah penambahan kapasitas, bukan investasi baru,” jelas Anton.
Ia menyebut perlu adanya perbaikan birokrasi dari pemerintah daerah pada level provinsi atau kabupaten/kota. Mereka harus mampu menghilangkan halangan investasi.
“Banyak pengusaha yang mengeluhkan prosedur perijinan yang rumit dan biaya besar, meskipun di atas kertas katanya one stop service. Ini terutama pada perizinan manufaktur atau pengolahan,” ungkap Anton.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
