Solopos.com, SOLO–Proses pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang seksi. Banyak operasi tangkap tangan (OTT) dari pengadaan barang dan jasa.
Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Hendrar Prihadi atau akrab disapa Hendi ketika memberikan arahan pada rapat koordinasi pengawasan intern peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi 2023 di Balai Kota Solo, Kamis (27/7/2023) siang secara hibrida.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Tujuan dari Rakornas tersebut untuk menghasilkan kebijakan dan strategi pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kementerian lembaga pemerintah daerah (KLPD). “Proses pengadaan barang dan jasa ini seksi. Kalau gak seksi gak akan ada OTT pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.
Menurut dia, sejumlah contoh OTT baru-baru ini, antara lain pejabat Basarnas menjadi target OTT KPK, OTT KPK juga menyasar pejabat Pemkot Bandung. Padahal, proses pengadaan barang/ jasa yang dijalankan sesuai regulasi bisa berdampak positif bagi negara.
“Pilihannya APIP itu mau mengawasi supaya negara berkembang dan maju atau mau ikut-ikutan, APIP ikutan membuat gak maju negara ini,” paparnya.
Hendi mengatakan arahan Presiden Jokowi terkait pengadaan barang/ jasa adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN); meningkatkan porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi; memastikan transparansi pengadaan barang dan jasa; mengupayakan efisiensi belanja pemerintah; dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.
Hendi memaparkan data Badan Pusat Statistik berupa sebanyak Rp400 triliun belanja APBN dan APBD mampu menyerap 2 juta tenaga kerja dan mengungkit pertumbuhan ekonomi 1,5% hingga 1,7%.
“Padahal rata-rata belanja pemerintah setiap tahun baik pemerintah, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga di atas Rp1.000 triliun,” ujar dia.
Adapun rencana umum pengadaan Rp1.090,73 triliun. Progres pelaksanaan Rp374,07 triliun. Pelaksanaan dari rencana mencapai 34,29%.
Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menjelaskan mengajak para peserta Rakornas untuk menyamakan pedoman dan persepsi dalam melihat kondisi lapangan, menjaga integritas, dan kompetensi sehingga mampu melakukan pengawasan dan pendampingan.
Berikut pencapaian kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah secara nasional.
- Realisasi PDN terhadap realisasi penyedia 76% pada 2022 dan 88,8% sampai 21 Juli 2023.
- Realisasi UMK-K terhadap realisasi penyedia 36,1% pada 2022 dan 33,1% sampai 21 Juli 2023.
- Produk tayang di e-katalog 2,4 juta pada 2022 dan 5,6 juta hingga 26 Juni 2023. Nilai transaksi di e-katalog Rp83,9 triliun pada 2022 dan Rp113,9 triliun hingga 26 Juni 2023.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
