SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat)
Pemkot Solo mendapat bantuan gubernur senilai Rp20 miliar, jauh dari pengajuan senilai Rp50 miliar.
Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo gigit jari lantaran hanya mendapat alokasi dana dari Bantuan Gubernur (Bangub) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp20,134 miliar untuk 2017.
Jumlah ini kurang dari separuh pengajuan yang mencapai lebih dari Rp50 miliar. Keterbatasan bantuan dari Provinsi Jateng ini karena adanya ambil alih pengelolaan SMA/SMK dari Pemkot ke provinsi.
Praktis beban biaya yang mesti dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui APBD provinsi bertambah. Alhasil, bantuan yang dikucurkan ke Pemkot ataupun Pemkab di Jateng berkurang. Hal ini berlaku hampir di semua daerah.
“Sekarang koordinasi dengan provinsi terbatas terkait Bangub ini. Pemkot mengajukan tapi yang berhak melakukan verifikasi dan memutuskan adalah provinsi,” papar Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Solo, Yosca Herman Soedrajad, kepada wartawan, Selasa (14/2/2017).
Bangub senilai Rp20,134 miliar bagi Solo itu dengan perincian Rp19 miliar untuk revitalisasi Pasar Rejosari (Jebres), Rp500 juta untuk Puskesmas (Dinas Kesehatan), dan Rp 634,4 juta untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Nominal untuk Pasar Rejosari ini berselisih Rp500 juta dari pengajuan, yakni Rp19,5 miliar, yang bakal digunakan untuk pembangunan tahap lanjutan.
Sedangkan anggaran Rp634,4 juta untuk Bappeda dengan perincian, Rp334,4 juta untuk TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) senilai Rp110 juta, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) senilai Rp50 juta, Pendidikan untuk Semua (PUS) senilai Rp50 juta, penanggulangan kemiskinan (nangkis) Rp50 juta, dan gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) Rp40 juta.
Sementara di DKK adalah bantuan untuk Puskesmas Pembantu Minapadi, Kelurahan Nusukan, Jebres, senilai Rp500 juta. Ketua DPRD Solo, Teguh Prakosa, mengungkapkan penurunan nilai Bangub atau bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi ini terjadi di semua kabupaten atau kota di Jateng.
Menurutnya, pada 2016 lalu bahkan ada Pemkot/Pemkab yang tidak mendapat kucuran Bangub sama sekali. Dalam hal ini perlu adanya komunikasi politik agar daerah tetap mendapatkan bantuan.
“Bankeu ini dibagi-bagi agar merata ke semua daerah di Jateng. Maka dari itu, memang untuk tahun ini Solo hanya dapat Rp20 miliar dengan plot paling besar untuk membangun Pasar Rejosari,” jelasnya.