Soloraya
Kamis, 30 Juni 2011 - 19:23 WIB

Aktivis LSM Klaten persoalkan kedudukan bupati sebagai pembina

Redaksi Solopos.com  /  R. Bambang Aris Sasangka  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Klaten (Solopos.com) – Posisi Bupati Klaten, Sunarna, sebagai Ketua Dewan Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendapat sorotan dari para aktivis organisasi itu sendiri. Mereka menganggap jabatan Ketua Dewan Pembina itu sekadar formalitas.

Hal itu mengemukan dalam acara Pembinaan LSM dan Ormas yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) Kabupaten (Pemkab) Klaten, Kamis (30/6/2011). Kegiatan untuk memberikan pembinaan kepada LSM dan Ormas tersebut dimanfaatkan para aktivis LSM di Klaten untuk melontarkan kritik terhadap kinerja Bupati Klaten selaku Ketua Dewan Pembina LSM.

Advertisement

Perwakilan Paguyuban Bhakti Manggala, Yuli Suryanto, dalam kesempatan itu mengatakan peran Ketua Dewan Pembina LSM, Sunarna, selama ini hampir tidak ada dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi ini. Menurutnya, dalam struktur kepengurusan semua LSM selalu dicantumkan nama Bupati Klaten sebagai Ketua Dewan Pembina.

“Ada tidaknya Bupati Klaten sebagai Ketua Dewan Pembina LSM tidak bisa kami rasakan pengaruhnya. Kami sempat berpikir akan menghapusnya dalam struktur kepengurusan. Tetapi, kami takut itu menyalahi ketentuan,” tutur dia.
Hal senada dikemukakan Ketua Paguyuban Pedagang Oprokan Sidotentrem Pasar Klaten, Gito Sudarmo. Menurutnya, selama ini Bupati Klaten selalu mangkir dalam setiap kegiatan yang melibatkan LSM. ”Selama ini setiap ada sosialisasi atau pembinaan LSM yang hadir hanya perwakilan bupati. Kami hanya minta mbok sekali-kali bupati datang, jangan hanya mewakilkan,” tandas Gito.

Akibat tidak hadirnya bupati, kata Gito, para aktivis LSM mendapat tanggapan yang kurang memuaskan terkait solusi atas persoalan yang dihadapi mereka. “Kami sebenarnya menginginkan pembenahan infrastruktur bagi pedagang oprokan. Sekarang lahan kami banyak digunakan sebagai tempat parkir. Persoalan sudah kami sampaikan, tetapi kalau tidak ada bupati, tanggapannya kurang pas,” urai Gito.

Advertisement

mkd

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif