Solopos.com, SOLO– Pencopotan baliho bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud Md di berbagai daerah menjadi perhatian Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Sandiaga Uno.
“Jika itu diturunkan tentunya walaupun dengan segala alasan ada mungkin alasan estetika atau alasan peraturan tentunya, silakan dikomunikasikan karena masyarakat sudah cerdas dan bisa menilai sendiri masyarakat kami sekarang sangat dewasa dalam berdemokrasi,” kata dia kepada wartawan ditemui di Pura Mangkunegaran, Solo, Minggu (12/11/2023).
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
“Masyarakat bisa melihat mana yang pantas dan saya tidak perlu menambahkan lagi dengan statement yang nanti mungkin kontraproduktif. Saya ingin Pemilu ini kami guyub rukun, sejuk, kondusif karena partai saya ini Partai Persatuan Pembangunan jadi harus bersatu semua ya harus bersatu dalam membangun gitu ya,” lanjut Sandiaga.
Menurut dia, telah memberikan masukan kepada TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. TPN perlu meningkatkan sosialisasi dengan cara memasang alat peraga kampanye berupa baliho, banner, maupun kegiatan di Sumatra.
“Masyarakat sekitar 20% yang belum mengenal baik Pak Ganjar begitu melihat gambar Pak Ganjar dan mengenali program-programnya bisa menyukai 80%. Dan jika terkonversi menjadi calon pemilih yang sangat potensial,” jelasnya. Sandi meminta TPN Ganjar Mahfud memasifkan alat peraga kampanye.
Sebagai informasi, setelah di Bali beberapa waktu lalu, pencopotan baliho bakal calon presiden Ganjar Pranowo oleh petugas Satpol PP juga terjadi di Pematang Siantar, Sumatra Utara beberapa hari lalu.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan pihaknya sangat marah atas tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pematang Siantar, Sumatra Utara.
Menurut dia, dalam masa pemilu wajar apabila baliho pasangan bakal capres dan wapres ada di mana-mana. Namun, dia merasa hanya baliho pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang diturunkan.
“Kami sangat kesal dan marah, begitu banyak kejadian yang mencederai proses demokrasi,” kata Todung dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).
Todung mengajak semua elemen bangsa berjuang menjaga integritas Pemilu dan Pilpres 2024. Pihaknya akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke call center netralitas aparat negara dalam waktu dekat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
