SOLOPOS.COM - Petani sedang menaburkan pupuk di lahan pertanian di Klaten. (Solopos.com/Taufiq Sidik Prakoso)
Solopos.com, KLATEN – Berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi untuk Klaten pada 2021 kabarnya disesuaikan dengan dosis kebutuhan pupuk anorganik di setiap wilayah. Penentuan dosis itu sudah melalui kajian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian Kementerian Pertanian.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKPP) Klaten, Widiyanti mengatakan dinas masih terus menyosialisasikan ihwal penyebab berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bersinar. Dia menjelaskan berkurangnya alokasi itu berdasarkan hasil kajian Kementerian Pertanian (Kementan).
“Soal pupuk kami harus sosialisasikan ke petani. Kami pahamkan dengan dosis itu sudah cukup. Memang tidak mudah,” kata Widiyanti saat ditemui Solopos.com, di Desa Karangasem, Kecamatan Cawas, Jumat (22/1/2021).
Yoga Hardaya Sebut Ada Muatan Politis di Balik Tudingan Penipuan Jual Beli Tanah
Yoga Hardaya Sebut Ada Muatan Politis di Balik Tudingan Penipuan Jual Beli Tanah
Sebelumnya, Widiyanti optimistis berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi di Klaten tak mengganggu produktivitas pertanian. Dia menjelaskan berkurangnya alokasi pupuk sebelumnya sudah melalui kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementa.
"Balitbang punya data dan kebutuhan dosis pupuk per kecamatan. Justru alokasi pupuk disesuaikan dosis menurunkan biaya produksi petani. Namun produktivitas pertanian masih sama," jelas dia.
Widiyanti mencontohkan seperti produktivitas padi di tiga lokasi pengujian varietas padi rajalele srinuk. Pada lokasi yang menggunakan alokasi pupuk kimia lebih kecil, justru produktivitas tinggi. Tiga lokasi itu berada di Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, dan Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari.
"Glodogan menggunakan urea 115 kg per ha dengan hasil panen 8,27 ton GKG [gabah kering giling]. Di Malangjiwan menggunakan urea 135 kg per ha dengan hasil 8,67 ton GKG. Sementara, di Sekaran menggunakan urea 200 kg per ha dengan hasil 7,33 ton GKG," jelas dia.
BPPTKG: Merapi Muntahkan Belasan Kali Guguran Lava Pijar
Lantaran hal itu, Widiyanti berharap petani tak terlalu menghawatirkan berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi. Dia mendorong agar petani mulai beralih menggunakan pupuk organik di lahan pertanian mereka.
"Banyak yang bisa dijadikan pupuk organik. Seperti kotoran ternak atau sumber pupuk organik lainnya. Di lapangan juga sudah banyak UPPO [unit pengolah pupuk organik] sebagai pionir. Dengan penggunaan pupuk organik, ketergantungan terhadap pupuk kimia berkurang. Sudah ada contoh penggunaan pupuk organik yang representatif tidak menurunkan provitas," tutur dia.