SOLOPOS.COM - Museum Karst Indonesia (Solopos.com/Luthfi Shobri Marzuqi)
Solopos.com, WONOGIRI—Museum Karst Indonesia di Desa Gebangharjo, Kecamatan Pracimantoro, Wonogiri, bakal diserahkan dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri. Museum Karst Indonesia bakal menambah ikon wisata di Kabupaten Wonogiri.
Koordinator Museum Karst Indonesia, Dwi Eko Rukmini, saat dimintai konfirmasi Selasa (11/1/2022), mengatakan sejak 31 Desember 2021 pengelolaan Museum Karst Indonesia sudah berpindah tangan ke Pemkab Wonogiri. “Pengelolaannya sudah berpindah ke Pemkab Wonogiri, tapi untuk berita acara serah terimanya belum ditandatangani,” kata Dwi.
Selama ini kewenangan Museum Karst Indonesia milik Badan Geologi Kementerian ESDM. Namun sejak 2017, Pemkab Wonogiri ingin mengelola karena status tanah musem merupakan milik Kabupaten Wonogiri.
Baca Juga: Megah, Wajah Baru Pasar Hewan Pracimantoro
Baca Juga: Megah, Wajah Baru Pasar Hewan Pracimantoro
Selama menjadi koordinator Museum Karst Indonesia sejak 2016, Dwi mengaku sudah melakukan renovasi dan peningkatan kawasan museum. Pengembangan tersebut sempat terkendala banjir besar pada 2017. Banjir di seluruh kawasan Museum Karst Indonesia berdampak pada kerusakan koleksi dan beragam fasilitas milik museum.
Dwi menambahkan banjir besar itu turut menunda pengambil alihan pengelolaan museum oleh Pemkab Wonogiri. “Kalau di urusan pemerintahan, biasanya memang pada akhir tahun itu tidak bisa merencanakan apa-apa. Lalu ketika pada 2019 sudah siap perencanaannya, pengambilalihan kewenangannya ditunda lagi karena kemunculan wabah Covid-19,” jelas Dwi.
Baca Juga: Bisnis Tanaman Hias Afip Klaten, dulu di Ruang Tamu Kini Green House
Dengan biaya sebesar itu, Pemkab Wonogiri perlu mempertimbangkan kembali sebelum menandatangani berita acara serah terima (BAST) pengambilalihan pengelolaan museum.
“Kemarin itu Sekda Wonogiri [Haryono] sudah ke sini [Kamis, 6/1/2022] untuk memantau, mengarahkan prosedur pembukaan Museum Karst Indonesia serta membawa BAST. Tapi karena melihat anggaran yang dibutuhkan senilai Rp1,7 miliar per tahun, Wonogiri agak keberatan terkait penandatanganan BAST-nya. Jadi nantinya dirembug dulu dengan dinas-dinas lainnya di bawah naungan Pemda,” kata Dwi.
Meskipun berdampak positif karena dikelola oleh satu lembaga dan menambah ikon bagi Kabupaten Wonogiri, Dwi berharap ke depan Museum Karst Indonesia tetap terawat dan berkembang.
Baca Juga: Minim Serangan Hama, Produksi Beras di Klaten Surplus 157.000 Ton
Biaya senilai Rp1,7 miliar per tahun yang sudah biasa digelontorkan Badan Geologi Kementerian ESDM, mau tak mau harus disanggupi Pemkab Wonogiri sebelum resmi berpindah pengelolaan.
Anggaran Rp1,7 miliar yang digelontorkan Badan Geologi Kementerian ESDM belum mencakup pengembangan dan pengadaan koleksi museum.
“Saya pernah mengecek biaya pengadaan koleksinya saja sudah tinggi sekali nilainya. Pertanyaan saya, apakah Pemkab Wonogiri nanti mampu?” tutup Dwi.